100 Hari Kerja Pramono Anung-Rano Karno Pimpin Jakarta

bebascara.space – Tepat Jumat 30 Juni 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menandai tonggak 100 hari kerja pertama mereka sejak dilantik pada 20 Februari lalu.

Bagi sebagian orang, seratus hari bisa saja sekadar angka. Namun bagi keduanya, ini adalah ujian awal untuk membuktikan bahwa janji-janji kampanye bukan sekadar slogan kosong.

Mantan Sekretaris Kabinet itu, dalam menunaikan tanggung jawabnya dengan Rano Karno, menegaskan bahwa tak tersedia sementara untuk berleha-leha dalam membangun Jakarta. Ia sempat berjanji bakal langsung merealisasikan 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja.

Hal ini tentu menjadi sorotan, tidak benar satunya yang memantau adalah instansi penelitian, Indikator Politik Indonesia, yang udah merilis hasil survei mereka yang berjudul ‘Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa’.

Survei yang dijalankan 12-19 Mei 2025 itu memotret 60% responden yang membuktikan bahagia pada kinerja Pramono Anung, dan 60,5% merasa bahagia pada kinerja Rano Karno.

Namun, tingkat kepuasan pada keduanya masih berada di bawah sebagian gubernur lain di Pulau Jawa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencatat tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7%. Disusul Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dengan 83,8%, serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menggapai angka kepuasan publik sebesar 75,3%.

Tak hanya hasil survei yang dipandang tak memuaskan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mencatat, 100 hari selayaknya menjadi wajah awal tonggak perubahan. Tetapi janji ‘Jakarta Menyala’ justru terancam padam oleh pola reaktif tanpa arah jelas.

Mereka diganjar rapor merah dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari kombinasi sejumlah elemen, seperti Green Peace Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC) dan LBH Jakarta.

“100 hari Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Jakarta, tapi program awal mereka dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 belum menyelesaikan kasus mendasar warga. Pelayanan publik masih lambat, pengaduan masyarakat jarang ditanggapi, dan beraneka kasus lama konsisten terbengkalai,” tulis info formal Koalisi Masyarakat Sipil seperti dikutip dari web formal Greenpeace Indonesia, Selasa (3/6/2025).

“Kebijakan Pram-Doel justru mengulang pola lama yang mengesampingkan hak dan partisipasi warga, melupakan urgensi lingkungan, serta mengadopsi solusi jangka pendek yang jauh dari keberlanjutan,” kritik koalisi.

Diminta Lebih Inklusif dan Partisipatif

Dalam dokumen yang diunggah, terdapat delapan poin program kerja yang menjadi kategori penilaian. Hasilnya, tidak tersedia yang mencukupi standar sekurang-kurangnya score 75. Semua berada di bawah rata-rata bahkan tersedia yang diakui nol besar.

“100 hari memang sementara yang terlalu singkat, tapi terlalu pilih arah kebijakan dan pembangunan kota oleh pemimpinnya,” mengerti Masyarakat Sipil sebagai catatan perbaikan untuk keduanya.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap, dengan nilai yang diberikan di 100 hari pertama ini, keduanya sanggup mengevaluasi kinerja agar menjadi lebih baik.

“Tingkatkan kembali rencana pembangunan kota yang lebih inklusif dan partisipatif, agar cocok dengan kebutuhan warga 5 tahun mendatang,” tandas catatan rapor merah untuk Pramono dan Rano.

Berikut delapan poin yang menjadi rapor merah Pram-Rano juga rekomendasinya:

-Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Nilai 20
-Pengelolaan sampah: Nilai 10
-Pemenuhan lapangan kerja: Nilai 20
-Program Kampung Bayam: Nilai 20
-Reforma agraria perkotaan: Nilai 20
-Rancangan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum: Nilai 0
-Pelayanan publik dan birokrasi: Nilai 10
-Penanganan penggusuran: Nilai 30

Adapun mereka memberikan sejumlah rekomendasi, diantaranya:

-Rekomendasi Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Pada program 100 hari, tanggul seakan dijadikan solusi tunggal dan permanen dari problem pesisir Jakarta. Padahal, revitalisasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil mesti dijadikan solusi utama dengan beban investasi enteng dan berkelanjutan.
-Rekomendasi Pengelolaan sampah: RDF Rorotan dijadikan solusi utama pengelolaan sampah yang memang menjadi cara menyelesaikan kasus dengan kasus baru. Angkutan dan tempat pembuangan akhir terpilah, menghimpit produksi sampah dari hulu, dan insentif bagi UMKM ramah lingkungan sanggup menjadi upaya untuk mengelola sampah sejak hulu tanpa menyebabkan kasus baru.
-Rekomendasi Pemenuhan lapangan kerja: Meningkatnya kuantitas pengangguran akibat PHK dan minimnya perhatian pada pekerja sektor informal, menambah alur beban lapangan kerja di Jakarta. Green Jobs menjadi solusi terus-menerus bagi lingkungan dan lapangan kerja Jakarta. Pemprov Jakarta mesti sanggup menjamin dengan memberikan pelatihan yang memadai, serta mendorong investasi ramah lingkungan untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
-Rekomendasi Program Kampung Bayam: Meskipun udah dicantumkan dalam program 100 hari kerja, tapi hingga sementara ini problem hunian di Kampung Bayam belum juga selesai. Segera membuka akses huni kampung bayam berdasarkan musyawarah dengan semua warga.
-Rekomendasi Reforma agraria perkotaan: Penyegaran struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jakarta dengan melibatkan masyarakat kampung kota ke dalamnya.
-Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum: Prioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum dan pastikan pergantian pasal bermasalah cocok dengan penelitian yang udah dijalankan Koalisi Masyarakat Sipil.
-Rekomendasi Pelayanan publik dan birokrasi:Evaluasi pejabat yang tidak berkoordinasi kerja dengan baik. Jangan hingga koordinasi kerja buruk in berdampak pada pelanggaran HAM sebagaimana berlangsung pada warga Menteng Pulo
-Rekomendasi Penanganan penggusuran: Segera cabut Pergub 207/2016 yang kerap dijadikan alat untuk menggusur paksa warga.

Tak Mau Ambil Pusing

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno, enggan ambil pusing. Menurutnya, kinerja 100 hari pertama memang tidak sanggup menjangkau semua susunan masyarakat. Karena itu, lumrah terkecuali masih banyak yang merasa belum puas.

Namun demikian, Rano mengklaim tersedia pondasi kuat yang udah dibenahi dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Salah satunya, ketimpangan atau disparitas ekonomi.

“Kita memang tidak memengaruhi visi besar, kita tidak memengaruhi Jakarta (dengan) melebarkan jalannya atau (membangun) gedung dan sebagainya tidak, tapi lebih kepada pak gubernur kerap bicara disparitas di Jakarta ini condong kaya dengan miskin terlalu jomplang seandainya paling dasar hampir 6 ribu sekian ijazah anak-anak kita tidak terambil gara-gara ekonomi itu kan simpel, tapi kita lakukan itu,” kata dia di Kompleks Balai Kota Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

“Kemudian KJP dari 500 ribu hingga 700 ribu sekian memang tidak kolosal, kita menguatkan pondasi saja,” ucap Wagub Rano Karno menambahkan.

Rano menambahkan, hal sederhana tapi mendasar lain sebagai pondasi adalah JAKI yang diperbaharui. Mengingat fungsinya yang gawat untuk beraneka hal, maka fitur di JAKI kini dipastikan lebih lengkap.

“Kemarin kita meng-upgrade JAKI gara-gara keperluan makin lama banyak, ambulans dan segala macam. Artinya kita tidak mengakibatkan bangunan mewah tidak, tapi penyusunan lima tahun ini kita membangun,” mengerti Rano.

Rano mengakui, hanya tersedia 40 program dari sekian banyaknya agenda yang hendak dijalankan sepanjang lima tahun. Namun 40 program tersebutlah yang dipastikan bakal menjadi pondasi untuk lima tahun mendatang.

“Untuk 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling pondasi,” Rano menandasi.

Sudah Bekerja dan Bukan Lip Service

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan, mereka udah bekerja dengan ukuran yang udah ditentukan.

“Kita kasih misal seandainya dalam 100 hari kerja Pramono-Rano dari 500 ribu penerima fungsi KJP menjadi 700 ribu lebih penerima manfaat, dalam sementara yang singkat naik menjadi 200 ribu penerima. Artinya 200 ribu jiwa anak usia sekolah yang tadinya pilih kesusahan berkaitan dengan pendidikan terbantu. Ada tambahan berkaitan itu,” kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (3/6/2025).

“Begitu juga dengan KJMU yang sekarang totalnya 16 ribu dan udah merasa dibagikan. Bahkan manfaatnya nanti bukan hanya hingga S1, tapi hingga S3,” sambungnya.

Selain itu, untuk lapangan pekerjaan udah diadakan job fair di tiap tiap kecamatan yang memang dijalankan untuk bagaimana agar membuka opsi-opsi alternatif lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta yang membutuhkan.

“Dan juga di internal Pemprov membuka lowongan untuk 1.100 PPSU dan 1.000 bagian Damkar baru yang bakal dibuka dalam sementara dekat. Terkait dengan itu banyak hal kembali yang kita, di Pemprov udah lakukan,” mengerti Chico.

Meski demikian, dengan kuantitas masyarakat di Jakarta dengan banyak variasi etnis, ketidakpuasan itu lumrah saja muncul.

“Namun secara fair selayaknya dinilai berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya memang menjadi tugas gubernur. Bukan hanya lip service atau melalui hal-hal yang tidak berkaitan dengan ukuran kinerja. Karena 100 hari juga bukan sementara yang panjang untuk sanggup menilai itu semua,” ungkap dia.

“Kami berharap masyarakat juga sanggup menilai secara objektif. Mas Pram dan Bang Doel bekerja by system, by program. Dan untuk 100 hari kerja pertama ini apa pun yang menjadi target itu bukanlah final, tapi berkelanjutan,” jelasnya.

Program Harus Menyentuh Rakyat

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta Muhammad Thamrin memandang, 100 hari pertama Pramono-Rano udah membuktikan kinerja yang baik. Beberapa program, seperti transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat, pemutihan ijazah siswa, hingga taman kota yang dibuka sepanjang 24 jam, tentu patut diapresiasi.

“Karena itu langsung mencerminkan bahwa pemerintah idamkan membuktikan kerja nyata,” kata dia seperti dikutip, Selasa (3/6/2025).

Meski demikian, tersedia catatan mutlak berdasarkan, survei Indikator Politik Indonesia, di mana ilmu masyarakat pada sejumlah program gubernur ternyata masih tergolong rendah. Di mana hanya sepertiga warga mengerti soal perpanjangan service perpustakaan umum, serta ada program job fair yang hanya diketahui oleh 52,7% warga.

“Artinya, hampir separuh warga Jakarta tidak mengerti mengenai program berikut kendati komunikasi sarana sosial di Ibu Kota terlalu tinggi,” mengerti dia.

“Menurut saya, ini menjadi sorotan parah kita bahwa kita boleh punya banyak program, tapi terkecuali warga tidak mengetahuinya, program itu tidak bakal dirasakan manfaatnya,” ungkap Thamrin.

Senada, Anggota Komisi B DPRD Jakarta yang juga Politikus PDIP Dwi Rio Sambodo mengapreasiasi Program 100 Hari Kerja Pramono Anung dan Rano Karno. Namun, ia mengimbau agar Pemprov Jakarta mempercepat realisasi program agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat secara luas.

Menurut Rio, masih banyak implementasi program yang belum tuntas, seperti penyelesaian problem Kampung Bayam dan kelanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Saya mengapresiasi tekad baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial. Seperti Kampung Bayam dan KJP terputus sebanyak 777.622, serta pemutihan ijazah. Ini cara pro rakyat,” kata dia.

Selain itu, Rio mengedepankan pentingnya memelihara daya beli masyarakat, kendati tingkat inflasi Jakarta sementara ini relatif lebih baik dibandingkan inflasi nasional. Ia menjelaskan bahwa memelihara daya beli mutlak untuk memelihara stabilitas ekonomi dan menambah kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program mesti diperkuat, pada lain program subsidi, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku bisnis dalam menghadirkan produk-produk kompetitif dan menunjang inovasi. Di segi lain, masyarakat juga mesti menambah kesadaran dalam mengelola keuangan dan menunjang ekonomi lokal.