Satu Bulan Lebih Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran
bebascara.space – Di depan para pemangku keperluan bidang keuangan, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rasa bangganya atas kinerja para menteri didalam satu setengah bulan. Melantik terhadap Senin, 21 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyebut Kabinet Merah Putih seperti skuad sepak bola yang solid. Bahkan, mereka bekerja tanpa kenal hari libur.
“Saya merasakan (kabinet) ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja hingga dikatakan bahwa didalam kabinet kita sekarang tidak ada hari (tanggal) merah, kita bekerja tiap-tiap pas yang dibutuhkan,” kata Prabowo terhadap Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat 29 November 2024.
Prestasi gemilang para menteri ulang diungkapkan Prabowo didalam Sidang Kabinet Paripurna di area Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Desember 2024. Prabowo menyebut, performa moncer para menteri Kabinet Merah Putih dihasilkan berkat adanya reatret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.
“Kalau tiga hari saja begitu hasilnya bisa saja kita jadi lima hari lebih baik lagi. Bagaimana konsensus? Keputusan?” papar Prabowo.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintahannya didalam kurun satu setengah bulan usai pelantikan. Keputusan selanjutnya dinilainya demi keperluan kesejahteraan rakyat. Yaitu menghapus pinjaman UMKM, petani, hingga nelayan. Kemudian tingkatkan gaji guru ASN dan Non ASN. Selanjutnya tingkatkan upah buruh sebesar 6,5 persen, dan turunkan harga tiket pesawat terhadap akhir tahun.
Menurut Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, sejumlah konsep kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah disampaikan sejauh ini belum mampu dikategorikan sebagai pencapaian maksimal. Menurutnya, kebijakan-kebijakan selanjutnya masih didalam step wacana dan membutuhkan implementasi nyata agar mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Menurut saya sih belum, Mas. Belum mampu dikatakan pencapaian maksimal, kecuali ini baru hanya rencana. Misalnya seperti konsep UMP naik 6,5% th. depan atau gaji guru dinaikkan jadi Rp2 juta. Itu kan baru rencana,” ujar Trubus kepada Liputan6.com, Rabu (3/12/2024).
Ia terhitung menyoroti kebijakan penghapusan pinjaman UMKM yang sudah dikeluarkan didalam wujud ketetapan presiden, namun implementasinya di lapangan masih dirumuskan oleh kementerian terkait. Trubus mengingatkan bahwa tidak seluruh pinjaman UMKM mampu dilunasi, khususnya yang berasal dari usaha yang sudah tidak aktif atau mempunyai prospek yang kurang baik.
“Ini lebih kepada pemerintah tunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan bersama menghendaki perlindungan publik. Semua bergantung terhadap kepercayaan penduduk atau public trust. Tanpa itu, kebijakan tidak dapat berjalan,” jelasnya.
Trubus utamakan bahwa isu ekonomi mesti jadi prioritas pemerintahan pas ini. Ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk tingkatkan kekuatan membeli masyarakat, tidak benar satunya bersama turunkan PPN dari 12% jadi 5%, sesuai batas minimal didalam undang-undang.
“Daya membeli penduduk itu yang utama. Bisa lewat perlindungan sosial, BLT, atau insentif lainnya. Kebijakan ini mesti berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia terhitung mengingatkan pentingnya keberlanjutan program, seperti pembangunan IKN dan proyek strategis nasional (PSN), yang mesti diteruskan selama tidak melanggar aturan. Namun, Trubus menegaskan bahwa kebijakan selanjutnya mesti mempunyai kegunaan jangka panjang.
“Kalau kebijakan publik itu kan ada dua indikator: faedah bagi penduduk dan keberlanjutan. Ini belum ada. Kebijakan yang hanya berlaku sesaat, seperti setahun atau dua kali, tidak cukup,” tegasnya.
Lebih jauh, Trubus menilai bahwa komposisi kabinet pas ini yang didominasi oleh politisi mampu jadi hambatan untuk menciptakan kebijakan yang inovatif. Ia menghendaki para menteri mampu tunjukkan kinerja nyata didalam 100 hari pertama.
“Kalau hanya rutinitas tanpa inovasi, ya percuma. Kebanyakan menteri dari parpol, profesionalnya sedikit. Harus ada gebrakan nyata,” katanya.
Trubus menutup bersama utamakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mesti mampu memberi tambahan kesejahteraan penduduk secara konkret, terhitung mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketahanan pangan. Ia menghendaki kebijakan yang dilaksanakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
“Pemerintahan ini jadi harapan masyarakat, namun seluruh bergantung terhadap kebijakan yang memberi tambahan kesejahteraan nyata. Jangan hanya janji, mesti ada realisasinya,” pungkas Trubus.
Kinerja Presiden Jauh Lebih Baik dari Pada Menterinya
Pengamat politik Igor Dirgantara memberi tambahan pandangan tentang kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara terhadap Selasa (3/12/2024), ia menyatakan bahwa meski langkah strategis sudah diambil, efek positifnya belum semuanya terlihat.
“Sebenarnya belum mampu kita melihat efek positif dari keterpilihan Prabowo. Tapi yang luar biasa, didalam pas sebulan sejak dilantik, beliau sudah mengambil langkah urgent untuk meminimalisir korupsi didalam proses pemerintahan,” ujar Igor kepada Tim News Liputan6.com.
Salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah pembentukan tiga kementerian baru di bawah koordinasi langsung Presiden, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendanaan dan Reformasi Birokrasi, dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Igor terhitung menyoroti pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BPP IKA), yang mempunyai tujuan memantau proyek pembangunan strategis, terhitung program makan siang bergizi gratis bagi anak sekolah.
“Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus itu penting untuk menegaskan pelaksanaan program seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Ini kebijakan yang bagus, namun rentan terhadap korupsi,” tegasnya.
Presiden Prabowo terhitung sukses mempunyai Indonesia jadi tidak benar satu dari 13 negara mitra formal BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah langkah yang dianggap strategis untuk memperkuat ekonomi dan investasi.
“Yang mesti diketahui publik, perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri baru-baru ini menjadikan Indonesia dianggap sebagai mitra formal BRICS. Ini untung perekonomian, bahkan bersama target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Igor.
Namun, Igor menilai bahwa kinerja para menteri Kabinet Merah Putih belum maksimal, meski Presiden sudah mengakibatkan langkah-langkah signifikan. Bahkan bersama tambahan jumlah kementerian jadi lebih dari 40, justru kecepatan kerja para menteri dinilai lamban.
“Ada beberapa menteri yang lamban, meskipun ini baru satu bulan. Ironis, karena kementerian ditambah, namun gebrakan justru lebih jadi dari Presiden. Intinya, kinerja Presiden jauh lebih baik daripada menterinya,” ujar Igor.
Meski begitu, ia mengapresiasi kinerja menteri senior seperti Erick Thohir dan Airlangga Hartarto yang dinilai melanjutkan program baik dari periode sebelumnya. Di segi lain, menteri-menteri baru masih membutuhkan pas untuk beradaptasi.
Igor terhitung memberi tambahan apresiasi atas program makan siang bergizi gratis yang diluncurkan untuk anak-anak sekolah. Ia menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar yang belum dulu dilaksanakan oleh presiden sebelumnya.
“Program makan siang bergizi gratis ini patut diapresiasi. Tidak ada presiden di awalnya yang mempunyai inspirasi untuk memberi tambahan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi, program ini terhitung jadi tantangan besar yang mampu mengangkat atau menjatuhkan popularitas Pak Prabowo, bergantung bagaimana pelaksanaannya,” tahu Igor.
Menurutnya, program makan bergizi gratis terlalu penting untuk menanggulangi masalah stunting yang masih jadi tantangan besar di Indonesia. Ia menyebut program ini sebagai janji yang mesti dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.
“Program ini terlalu untung penduduk yang membutuhkan. Saya meyakini ini adalah janji yang mesti ditunaikan,” katanya.
Igor menilai kebijakan Presiden Prabowo, seperti penghapusan pinjaman UMKM, penurunan harga tiket, dan kenaikan gaji guru, mencerminkan dedikasinya kepada rakyat.
“Pak Prabowo adalah sosok yang mempunyai dedikasi kuat untuk bangsa. Kebijakannya tunjukkan komitmen untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Igor.
Meski hadapi banyak tantangan, Igor optimis bahwa kebijakan strategis yang sudah dirumuskan mampu mempunyai perubahan positif bagi Indonesia, asalkan dapat dukungan oleh kerja nyata para menterinya.
Belum Terlihat Maksimal
Pengamat politik Usep S. Achyar menilai kinerja Kabinet Prabowo didalam satu setengah bulan pertama masih jauh dari optimal. Menurutnya, pas selanjutnya terlalu singkat untuk menilai keberhasilan secara menyeluruh, khususnya mengingat banyak kementerian baru yang masih didalam step konsolidasi dan pembenahan.
“Satu setengah bulan saya kira terlalu singkat untuk evaluasi. Banyak kementerian baru yang masih berbenah, bahkan bisa saja ada yang belum mempunyai kantor tetap. Konsolidasi internal masih jadi fokus utama,” ujar Achyar kepada media, Senin (3/12/2024).
Achyar terhitung menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai populis, seperti penghapusan pinjaman UMKM, kenaikan UMR 6,5 persen, dan program food estate. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan populis ini membangkitkan sejumlah pertanyaan dan polemik, baik dari aspek pelaksanaan maupun dampaknya terhadap masyarakat.
“Soal food estate, misalnya, meskipun disebut untuk kedaulatan pangan, namun pendekatannya lebih bercorak industri. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar untuk penduduk atau hanya untung pebisnis besar? Apalagi food estate ini dilaksanakan di Papua dan Timur Indonesia, yang biayanya besar untuk distribusi ke wilayah bersama kebutuhan pangan tinggi seperti Jawa dan Sumatra,” tambahnya.
Terkait kenaikan UMR, Achyar menyebut kebijakan selanjutnya belum dieksekusi di banyak tempat dan dinilai mampu memberatkan pebisnis kecil-menengah. “Efeknya bagi keberlangsungan usaha kecil-menengah mesti diperhitungkan. Jangan hingga jadi berjalan PHK besar-besaran,” ujarnya.
Ia terhitung mengkritisi kebijakan kenaikan PPN jadi 12 persen dan program makan siang bergizi yang dinilai masih didalam step wacana. Menurutnya, kebijakan seperti ini belum memberi tambahan efek nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan populis seperti ini mampu memelihara kepercayaan publik, namun kecuali tidak dieksekusi bersama baik, justru menimbulkan polemik baru. Misalnya, penghapusan pinjaman UMKM itu mesti dipastikan tidak mengakibatkan pelaku UMKM di-blacklist oleh bank, agar mereka selalu mampu terhubung permodalan,” tahu Achyar.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa janji-janji politik Prabowo, seperti penyediaan lapangan kerja, rumah murah, hingga layanan kebugaran gratis, mesti langsung diwujudkan agar ekspektasi penduduk selalu terjaga.
“Untuk memelihara kepercayaan masyarakat, janji-janji politik mesti jadi keluar hasilnya. Kalau tidak, ini mampu mengakibatkan kerusakan harapan publik terhadap kabinet,” pungkasnya.
Achyar menyarankan agar kabinet memberi tambahan perhatian lebih terhadap kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Tiga bulan atau enam bulan ke depan bisa saja dapat lebih keluar hasilnya. Namun pas ini, belum ada yang terlalu maksimal,” tutupnya.
3 Kebijakan Penting
Terkait kinerja dan capaian Pemerintahan Prabowo-Gibran didalam satu bulan, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyatakan pemerintahan Prabowo menjanjikan peran Indonesia yg lebih aktif di dunia internasional, terhitung didalam memakai kerjasama antar negara demi keperluan ekonomi.
Sikap tegas dan tahu tentang BRICS dan OECD layak diapresiasi. Selain itu, Pemerintah terhitung terlalu terbuka bersama inspirasi dan masukkan dari beraneka kalangan, ini terlalu positif dan melegakan,” kata Wijayanto kepada Liputan6.com, Selasa (3/12/2024).
Wijayanto menambahkan, Pemerintah terhitung relatif cepat merespons tiap-tiap pertumbuhan bersama solusi taktis. Menurutnya, perihal ini positif namun mesti hati-hati karena mampu menimbulkan disrupsi ekonomi dan membangkitkan permasalahan baru.
Wijayanto menjelaskan, jika tentang ketetapan turunkan harga tiket pesawat, tanpa perbaikan ekosistem industri, maskapai yang sudah terseok seperti Garuda Indonesia dan lain-lain, dapat semakin kedodoran.
Ekonom Universitas Paramadina itu terhitung menyinggung soal PHK di Sritex yang dinilai sebagai ketetapan terburu-buru.
“Mekanisme apa yang dapat dilakukan? Bail out? Lalu bagaimana bersama nasib perusahaan textile lainnya? Atau BUMN yang tengah terancam pailit?” ujarnya.
Aspek lain yang mesti diperbaiki adalah isu koordinasi antar kementerian yang menurut Wijayanto masih keluar jalan sendiri-sendiri dan beberapa pejabat masih gamang bersama apa yang mesti dilakukan.
“Proses pembelajaran dan penyesuaian mesti berjalan cepat karena kita tidak mempunyai cukup waktu. Hal lain, peran Wapres dan kantor wapres mesti lebih dioptimalkan dan disinergikan bersama gerak Presiden dan kabinet pas ini terkesan minim peran dan minim koordinasi,” pungkasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mencatat, tiga capaian penting di bidang ekonomi didalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prianto menyebut tiga kebijakan berarti yang dimunculkan Prabowo-Gibran didalam 1,5 bulan masa kerjanya. Antara lain, penghapusan pinjaman untuk sektor UMKM yang menyasar petani dan nelayan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 and kesejahteraan guru, hingga penurunan tiket pesawat.
Soal penghapusan pinjaman untuk pebisnis UMKM, Prianto mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 sebagai acuan.
Tujuan PP selanjutnya adalah untuk tingkatkan ketahanan ekonomi nasional lewat pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, UMKM memperoleh kemudahan akses pembiayaan,” ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (3/12/2024).
Di segi lain, ia terhitung menyoroti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Pemerintah disebutnya berkesinambungan mendongkrak upah minimum kegunaan memelihara kekuatan membeli penduduk di tengah lonjakan inflasi.
“Peningkatan UMP merupakan kebijakan tahunan, siapa saja presidennya. Peningkatan UMP tidak lepas dari usaha untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja dan untuk sesuaikan kekuatan membeli bersama inflasi,” ungkapnya.
Tak luput dari pandangan, ia terhitung membahas alasan penurunan tiket pesawat menjelang moment Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Prianto menilai, pemangkasan tarif pesawat ini dilaksanakan pada lain bersama langkah mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk. Selain itu, ada terhitung pembukaan larangan terbatas (lartas) barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan.
“Secara umum, bea masuk yang dibayarkan importir dapat ditambahkan ke didalam biaya. Jadi, pembebasan bea masuk dapat turunkan komponen harga tiket. Pada akhirnya, harga tiket yang mesti dibayar penumpang dapat mampu diturunkan,” tuturnya.
Prabowo Bangga Prestasi Menteri Kabinet Merah Putih
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap beberapa kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) yang dinilainya sudah memberi tambahan banyak efek positif bagi penduduk meski kabinet pimpinannya ini baru bertugas didalam pas singkat kurang lebih 1,5 bulan.
“Bisa dikatakan kita baru satu bulan, kita mengambil alih administrasi negara ini. Baru satu bulan namun kita sudah mampu memberi tambahan kepada rakyat hal-hal yang penting,” kata Prabowo didalam pengantarnya didalam Sidang Kabinet Paripurna di area Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Desember 2024.
Kepala Negara mengungkap kebijakan pertama yang dihasilkan oleh Kabinet Merah Putih dan memberi tambahan efek positif bagi penduduk ialah penghapusan pinjaman di bidang UMKM khususnya bagi petani dan nelayan.
Penghapusan pinjaman selanjutnya dinilai Prabowo sudah dinanti-nantikan oleh para pelaku UMKM selanjutnya dan sesudah disahkan ketetapan selanjutnya ditanggapi secara positif oleh pelaku industri.
“Untuk para petani, para nelayan kita, saya kira ini terlalu dirasakan. Sehingga mereka sekarang mampu lebih semangat, lebih aktif kembali,” kata Prabowo.
Kebijakan selanjutnya yang sudah dilahirkan oleh Kabinet Merah Putih didalam pas singkat ialah perihal peningkatan Upah Minimum.
Berkat kerja keras menteri koordinator dan menteri-menteri yang terkait, Presiden menilai kenaikan upah selanjutnya mampu tercapai bahkan mampu menyentuh kalangan lain seperti guru.
“Upah minimum terhitung naik, Terimakasih pihak-pihak yang bekerja. Menteri Tenaga Kerja, Menko PMK dan PM. Terimakasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, menerima kasih khususnya ke Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Prabowo.
Kebijakan lain yang tak kalah penting di akhir th. dan menurut Presiden memberi tambahan efek langsung ke penduduk ialah penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen.
Anggota kabinetnya yang bertugas menanggulangi penurunan harga tiket selanjutnya karena kecuali melihat ke belakang, maka di awalnya harga tiket transportasi khususnya pesawat di akhir th. sudah lazim mengalami peningkatan yang pesat.
Namun di bawah koordinasi dan kerja tim yang baik, maka Kabinet Merah Putih mampu mematahkan rutinitas selanjutnya dan mampu memberi tambahan sedikit keringanan bagi penduduk di akhir th. untuk lakukan perjalanan bersama lebih terjangkau.
“Terima kasih Menteri Perhubungan dan seluruh menteri-menteri BUMN, menerima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di pada kita, di pada saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana, rakyat jadi bahwa kita tetap terhadap komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada keperluan nasional,” kata Presiden.
Keberhasilan pemerintah memelihara cadangan pangan karena adanya mengolah komoditas yang meningkat. Ia mengapresiasi Menteri Koordinator Pangan dan jajaran menteri tentang karena sukses menciptakan cadangan pangan berjumlah besar.
“Cadangan pangan kita bisa saja yang terbesar selama beberapa th. ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton,” kata Presiden.
Penanganan bencana di Flores atas erupsi Gunung Lewotobi lelaki terhitung turut diapresiasi oleh Prabowo karena menurutnya seluruh kebutuhan penduduk dan proses mitigasi berjalan bersama mulus meski dirinya tengah tidak berada di Indonesia.
Terakhir ia terhitung memuji seluruh pihak yang terlibat didalam berjalannya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 karena mampu memelihara prosesnya berjalan bersama baik dan teratur.