PBNU Layangkan Panggilan Kepada Cak Imin
bebascara.space – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah melayangkan pemanggilan pada ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar dengan sebutan lain Cak Imin.
PBNU dapat memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8/2024) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.
“Hari ini kita layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia berkunjung atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil didalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).
Pemanggilan Cak Imin buntut berasal dari PBNU yang menilai adanya masa kepemimpinan Imin di PKB yang telah melenceng sejak awal didirikannya Partai.
Hal itu berdasarkan temuan Pansus PBNU yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.
Menurut Pansus PBNU, semenjak PKB dipimpin oleh Cak Imin telah masalah yang dikantongi salah satunya pengebiran posisi Dewan Syuro di PKB.
Menurut Pansus PBNU, pembentukan Dewan Syuro di PKB merupakan representasi kiai sepuh miliki kewenangan penuh. Hanya saja sejak dipimpin oleh Cak Imin, Dewan Syuro diakui sebagai pajangan di etalase saja.
Pelbagai kewenangan Dewan Syuro yang semestinya menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan terhitung turut diberi tanda tangan surat-surat ketentuan penting lama kelamaan dipreteli oleh Imin.
Selain Cak Imin, PBNU terhitung sebelumnya telah berharap keterangan berasal dari Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; mantan Sekjen PKB Lukman Edy; serta pelaku sejarah berdirinya PKB Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat yang terhitung pelaku sejarah berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.
Gus Yahya Sebut PBNU Tak Akan Buat Muktamar PKB Tandingan
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, pihaknya tidak dapat memicu muktamar tandingan di sedang penyelenggaraan Muktamar ke-VI PKB yang dapat dilakukan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Dia menyebut PBNU adalah organisasi formal dan hanya dapat menyita langkah-langkah resmi.
Hal itu dinyatakan oleh Gus Yahya sehabis pertemuan pada PBNU bersama dengan Rais Am dan kyai-kyai NU yang mengulas berkenaan langkah-langkah pengurus besar NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
“Bukan posisinya (membuat muktamar tandingan). NU ini organisasi resmi, ini bukan orang nganggur di jalanan kayak yang kumpul di Bangkalan itu, lain ini. Ini adalah formal terstruktur semuanya, jadi kita melakukan yang resmi, yang official,” ujarnya.
Gus Yahya terhitung memastikan pihaknya tidak merencanakan memicu partai baru, meskipun hubungan bersama dengan PKB terus memanas. Gus Yahya menekankan, pihaknya lebih mengutamakan untuk melakukan perbaikan di tubuh PKB.
“Membentuk partai baru saya kira tidak (akan) karena ini mengerti aspirasinya berasal dari NU ke PKB. Hal-hal yang tidak baik di PKB itu diubah,” ucapnya.
Gus Yahya terhitung menyebut bahwa pihaknya tidak miliki cita-cita untuk menyita alih kepemimpinan di tubuh PKB. Sebab, kata dia, urusan kepemimpinan merupakan urusan internal partai.
“Itu memang bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan,” ucapnya.
Yenny Wahid Nilai PBNU dan PKB Punya area Gerak Masing-masing
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menilai PBNU dan PKB mempunyai ruang gerak berbeda. Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), PBNU fokus pada ikhtiar kemaslahatan umat, namun PKB merupakan partai politik yang fokus memperjuangkan kebijakan publik.
“PBNU sebagai organisasi penduduk berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, namun PKB berjuang memastikan segala kebijakan publik wajib dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Yenny Wahid usai bertemu bersama dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Senin (19/8/2024).
Yenny mengungkapkan dirinya dan KH Ma’ruf Amin setuju jikalau PBNU dan PKB merupakan dua entitas publik yang wajib sama-sama dijaga. Menurutnya, keberadaan PKB dan PBNU selama ini sama-sama terbukti menambahkan kontribusi positif bagi bangsa.
“Intinya kita berdua setuju NU dan PKB adalah berkah bagi Indonesia, pastinya keduanya wajib dijaga,” katanya.
Yenny mengaku berharap kepada KH Ma’ruf Amin sebagai sesepuh NU untuk mampu jadi jembatan bagi elite PBNU dan PKB agar mampu berdialog secara independent dan lepas berasal dari pihak-pihak lain di luar lingkaran NU. Kemandirian ini penting agar sistem dialog terjadi seimbang dan selalu merujuk kepada kepentingan bersama dengan keluarga besar NU.
“Jangan sampai dipengaruhi kepentingan pihak-pihak luar yang jadi memicu kasus berkelanjutan dan berdampak luas,” katanya.
