Hadapi Trump, Prabowo Bahas Tarif Impor AS
bebascara.space – Presiden Prabowo Subianto dengan empat pemimpin negara bagian ASEAN mengkaji respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik berasal dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.
Prabowo melaksanakan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Hal itu diungkapkan oleh Anwar Ibrahim.
“Hari ini saya berkesempatan melaksanakan diskusi lewat telephone dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, juga Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk meraih pandangan dan mengoordinasikan tanggapan dengan mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” tulis Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di dalam akun Instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).
Dia mengatakan, dapat ada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut percakapan antar pemimpin negara di dalam merespon penerapan tarif resiprokal AS.
“Insyaallah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan dapat terus mengkaji masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.
Trump sendiri pada Rabu 2 April 2025 lalu sudah mengumumkan penerapan tarif sedikitnya 10 % pada seluruh impor barang berasal dari seluruh dunia, juga Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.
Adapun tarif resiprokal yang dikenakan AS pada negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen. Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
Ternyata Ada Peluang Bagi Indonesia di Balik Tarif Impor Trump, Apa Itu?
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara juga Indonesia, yang dinilainya dapat mempunyai peluang sekaligus keseimbangan baru.
Seperti diketahui, jadi 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10% and tambahan 32% untuk Indonesia. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melaksanakan tindakan balasan yang sangat cepat.
Belajar berasal dari proses yang berlangsung sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih memakai metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.
“Negosiasi bilateral antar negara berkenaan perdagangan adalah perihal yang seterusnya dapat dilakukan,” ujar Fakhrul dikutip Sabtu (5/4/2025).
Ia menjelaskan, keadaan dunia sekarang ini jadi mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi dapat lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.
“Dalam keadaan seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah perihal yang wajar berlangsung dan rupiah dapat berada di dalam keadaan overshoot (pelemahan yang cepat di dalam selagi pendek), untuk kemudian lagi menguat pada keseimbangan baru,” memahami dia.
“Untuk bisa miliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melaksanakan sebagian hal,” lanjutnya.
Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi di dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga harus memberi tambahan komunikasi baik kepada penduduk dan pasar keuangan mengenai langkah konkret untuk meyakinkan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun di dalam jangka selagi yang cepat.
“Isu ketahanan pangan, energi dan kesegaran jadi perihal penting berkenaan dengan meningkatnya tensi perang dagang.”
Perang Dagang
Adapun Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini jadi bisa mengakses peluang khusus kepada Indonesia untuk bisa meraih pasar khusus dengan Amerika Serikat. Mulai berasal dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif dan nikel.
“Namun sekali lagi, kami harus memahami bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dapat dilakukan dengan rule based. Kecendrungan untuk negosiasi yang alot dapat terjadi,” tutur Fakhrul.
Menurutnya, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai di dalam bernegosiasi berkenaan urusan ini. Terutama, peran Kementerian Luar Negeri yang dapat tambah penting di dalam mempunyai agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.
Posisi Netral
Indonesia direkomendasikan harus senantiasa di dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara bagian BRICS maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Ke depannya, Indonesia harus senantiasa melindungi posisi netral dengan terus membangun relasi kepada beraneka negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pasar keuangan sehabis terdapatnya penurunan nilai indeks saham sebagian selagi lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang.
“Karena 80% berasal dari keadaan ini sudah priced in (terprediksi)di pasar. Kalau tak ada aral melintang, selayaknya kami bisa jadi melirik peluang yang muncul berasal dari pasar saham yang sudah murah,” ujar Fakhrul.