Pengoplosan Gas Bersubsidi Kejahatan Terhadap Rakyat Kecil

bebascara.space – Ketua DPR RI Puan Maharani perlihatkan keprihatinannya atas persoalan pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dia menegaskan, Pemerintah tak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini.

Menurut Puan, praktek ilegal selanjutnya bukan cuma merugikan negara, namun juga mengancam keselamatan jutaan warga yang mengfungsikan gas subsidi untuk kebutuhan tempat tinggal tangga.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6/2025).

“Tabung yang dimodifikasi secara ilegal mampu meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di tempat tinggal yang mengfungsikan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.

Gerebek Lokasi Pengoplosan

Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga wilayah pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor terhadap Selasa, (10/6/2025) sore. Dari lokasi, polisi mengambil alih ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg).

Sayangnya dari tiga wilayah tersebut, tidak satu pun pelaku yang mampu ditangkap gara-gara dianggap udah memahami kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja pelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.

Puan pun menyebut persoalan ini sebagai wujud pengkhianatan terhadap stimulan subsidi yang bertujuan untuk menjaga penduduk berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang melacak untung bersama dengan membahayakan nyawa masyarakat.

Oleh gara-gara itu, Puan berharap pemerintah melakukan tindakan tegas dan tidak cuma reaktif sesudah perihal terungkap.

“Pengoplosan gas subsidi amat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut persoalan ini,” tegas Puan.

Rapuhnya Sistem Pengawasan Lintas Sektor

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar persoalan persoalan pengoplosan gas bersubsidi terdapat terhadap rapuhnya proses pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

“Kalau mampu hingga ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu bermakna mereka udah mulai nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kami amat longgar, atau lebih-lebih ada pembiaran,” ujarnya.

Puan juga mendesak ada reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, juga penggunaan teknologi pelacakan, dan transparansi knowledge distribusi hingga tingkat pengecer.

“Saya kerap mendengar laporan dan keluhan penduduk mereka membeli gas namun isinya tidak sesuai, dan mereka tidak memahami harus bagaimana. Mereka berkenan tak berkenan cuma menerima saja, dan ini amat mencemaskan baik dari segi keadilan dan keselamatan bikin rakyat,” tutur Puan.

“Pemerintah tidak mampu diam saja pas keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Bentuk Satgas Penyimpangan Gas Bersubsidi

Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang mampu merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia berharap praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi langsung diakhiri.

“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil alih hak-hak rakyat yang sebetulnya berhak memperoleh subsidi,” sebut Puan.

“Kalau tidak langsung diperbaiki, praktek seperti ini bakal konsisten menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya.