Prabowo Perintahkan Penegak Hukum
bebascara.space – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan titah kepada seluruh aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab pemberantasan korupsi sanggup mempengaruhi perkembangan ekonomi di dalam negeri.
Hal selanjutnya disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dengan sebutan lain BG yang mewakili Presiden Prabowo dalam menghadiri acara Hari Anti-Korupsi Dunia (Hakordia) yang selenggarakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
“Pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi. Pada beraneka kesempatan bapak Presiden Prabowo Subianto terhitung memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan mesti tegas di dalam pemberantas tidak tidak korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan,” kata Budi Gunawan dalam sambutannya.
“Jika korupsi sanggup diberantas, maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih besar, gara-gara anggaran dan investasi dapat lebih efisien dalam menciptakan iklim bisnis yang tambah sehat dan tingkatkan keyakinan masyarakat dan juga para investor,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menambahkan.
Budi menyatakan tindak pidana korupsi merupakan keliru satu bentuk kejahatan yang luar biasa dan juga sanggup mencegah pembangunan dan perekonomian dalam negeri.
Penanganan persoalan korupsi terhitung masuk dalam program Asta Cita yang dicetuskan Prabowo dalam perihal memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi dan juga memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Oleh karenanya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, Kemenko Polkam beserta Jaksa Agung, Kapolri, dan kementerian lembaga perihal lainnya terhitung sejak tanggal 4 November 2024 sudah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola,” kata Budi Gunawan.
Tujuan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BG mengatakan, tujuan dibentuknya Desk Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola ini untuk mencegah korupsi dan juga memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu terhitung memastikan sinegritas antar lembaga penegakkan hukum dan Kementerian perihal sanggup lebih efisien dalam pencapaian target. Dia sesudah itu membeberkan bukti dari pencegahan tindak pidana korupsi itu.
“Terbukti efisien adalah dengan berkesinambungan melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemis pada faktor birokrasi pemerintah,” bebernya.
Terdapat tiga perihal yang menjadi resep pemerintah jaman Prabowo sebagai alat dalam perihal mencegah dan memberantas rasuah. Dikatakan BG, keliru satunya dengan penerapan e-budgeting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengawasan Penggunaan Anggaran Lebih Mudah
Penerapan dua perihal selanjutnya dilaksanakan secara digital agar pengawasan penggunaan anggaran dapat lebih ringan dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi.
“Di samping itu e-proverment terhitung menjadi andalan di dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik tujuannya adalah untuk mengurangi pertalian segera yang sering sebabkan terjadinya kolusi dan korupsi agar memastikan proses tender sanggup lebih adil dan transparan,” ucap BG.
“Sistem pelayanan publik berbasis online ini dapat konsisten dikembangkan seperti dalam perihal pembuatan KTP pembayaran pajak agar terlalu mungkin masyarakat sanggup terhubung fasilitas tanpa mesti berhadapan segera dengan para petugas fungsi mengurangi pungutan liar,” kata BG menandaskan.