MUI Sebut Usul Prabowo soal Kepala Daerah

bebascara.space – Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyebut inspirasi Presiden Prabowo Subianto perihal penentuan kepala tempat (pilkada) ulang ke DPRD masing-masing sangat realistis. Hal ini sehingga pilkada bisa berlangsung efektif, efisien, maslahah, berkeadilan, dan menghambat terjadinya praktek politik uang.

“Pertimbangannya sangat empiris dan realistis. Terlebih niatnya adalah usaha mewujudkan kemaslahatan substantif dan menghambat pengaruh jelek yang secara faktual berlangsung didalam proses politik yang berlaku selama ini. MUI termasuk pernah mengusulkan perihal sama didalam hasil Ijtima Ulama se-Indonesia”, ujar Niam di Jakarta, Sabtu, (14/12/2024).

Dalam Keputusan Ijtima Ulama selanjutnya ditegaskan, selagi ini penentuan kepala tempat secara segera punya mafsadah yang sangat besar. Beberapa mafsadah itu pada lain.

1. Munculnya disharmoni didalam hirarki kepemimpinan secara nasional;

2. Mengakibatkan mahalnya cost demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang selagi ini sedang berada didalam ekonomi sulit; dan

3. Berpotensi sebabkan konflik horizontal antarelemen masyarakat yang bisa melibatkan unsur SARA;

4. Kerusakan ethical yang melanda masyarakat luas akibat maraknya money politic (risywah siyasiyah)

“Berdasarkan komitmen mendahulukan menghambat kemafsadatan, penentuan kepala tempat sebaiknya dikerjakan bersama proses perwakilan bersama selalu melindungi prinsip-prinsip demokrasi, dan ini lebih maslahat”, tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia didalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat terhadap 2012, udah mengambil keputusan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Secara lengkap, hasil ijtima Ulama selanjutnya adalah:

1. Proses penentuan dan pengangkatan kepala tempat sebagai pengemban amanah untuk hirasah al-din dan siyasah al-dunya bisa dikerjakan bersama sebagian alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat selama mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan bersama komitmen syariah.

2. Pemilihan lazim secara segera didalam penetapan kepemimpinan cuma bisa dikerjakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar berasal dari mafsadat. Pilkada merupakan tidak benar satu tempat pembelajaran demokrasi bagi masyarakat tempat dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk memasang posisi individu didalam pemerintahan daerah.

3. Pemilukada segera dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan pemeriksaan masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat didalam proses pemilukada jadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada jadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.

4. Saat ini penentuan kepala tempat secara segera punya mafsadah yang sangat besar, pada lain;

(i) timbulnya disharmoni didalam hirarki kepemimpinan secara nasional;

(ii) sebabkan mahalnya cost demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang selagi ini sedang berada didalam ekonomi sulit; dan

(iii) berpotensi sebabkan konflik horizontal antarelemen masyarakat yang bisa melibatkan unsur SARA;

(iv) Kerusakan ethical yang melanda masyarkat luas akibat maraknya money politic (risywah siyâsiyyah). Untuk itu, seumpama secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan komitmen mendahulukan menghambat kemafsadatan, penentuan kepala tempat sebaiknya dikerjakan bersama proses perwakilan bersama selalu melindungi prinsip-prinsip demokrasi.

PDIP: Prinsip Kami, Kedaulatan di Tangan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengutarakan permintaan sehingga kepala tempat dipilih oleh DPRD. Menanggapi perihal tersebut, PDIP tunjukkan tak dapat tergesa-gesa didalam menyikapi wacana tersebut.

“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak dapat terburu-buru,” tegas Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus selagi ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.

“Nanti kami periksa apakah sebetulnya usulan berasal dari presiden itu betul-betul bisa dikerjakan dan sudi dilaksanakan, atau tidak,” imbuhnya.

Deddy menegaskan bahwa PDIP selalu berpegang teguh terhadap komitmen penentuan lazim segera sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

“Tapi terhadap prinsipnya, kami selalu dambakan pemilu segera dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” tegasnya.

Terkait argumen pilkada berbiaya tinggi yang jadi alasan di balik wacana Pilkada oleh DPRD, Deddy berpendapat perihal selanjutnya bisa diatasi bersama membangun basis dukungan yang kuat di akar rumput. Menurutnya, politik berbiaya tinggi berlangsung akibat keserakahan segelintir elit politik didalam mengejar kekuasaan.

“Karena yang menaburkan uang itu kan sebetulnya berasal dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak wajib uang besar-besar kan begitu logikanya,” tahu Deddy.

Anggota Komisi II DPR ini menilai, masih banyak cara lain untuk menekan cost pilkada, tidak benar satunya bersama komitmen pemerintah untuk tidak melewatkan pesta demokrasi berlangsung ugal-ugalan.

Deddy termasuk menegaskan bahwa PDIP dapat melakukan kajian mendalam seumpama revisi UU Pilkada digulirkan.

“Tetapi apalagi kami sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang sebetulnya bersama semua indikator-indikatornya siap melakukan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada beragam kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu,” pungkasnya.