Pelajaran untuk Kepala Daerah Tak Asal Bikin Kebijakan
bebascara.space – Suhu politik di Pati memuncak sehabis kebijakan Bupati Sudewo sebabkan gelombang penolakan. Meski ketetapan yang menuai polemik itu udah dicabut, arus massa yang memiliki rencana turun ke jalan pada Rabu (13/8/2025) masih tak terbendung.
Massa yang menamakan diri Aliansi masyarakat Pati Bersatu siap kerjakan aksinya, mereka punya satu misi, melengserkan Bupati Pati Sudewo.
Isu ini berpindah usai Bupati Sudewo menjelaskan pembatalan kenaikan PBB sebesar 250 prosen yang mula-mula merasa isu besar didalam unjuk rasa itu.
“Tuntutannya papa Bupati Pati Sudewo mesti mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh penduduk Kabupaten Pati,” ujar Supriyono penggagas aksi demo 13 Agustus.
Supriyono mengaku bahwa persiapan untuk unjuk rasa besar-besaran sebagai balasan atas tantangan Bupati Sudewo termasuk sudah selesai dan tinggal eksekusi saja.
Dia memaparkan jumlah peserta unjuk rasa yang udah terkonfirmasi sebanyak 50 ribu lebih. Massa siap hadir mencukupi kawasan Alun-alun Pati. Dia mengklaim bahwa jumlah massa berikut melebihi tantangan Bupati Pati, Sudewo.
Nimerodi Gulo, kuasa hukum Aliansi masyarakat Pati Bersatu menyebut, ini dapat dijadikan pelajaran bagi Bupati Sudewo, sehingga tak berperilaku arogan, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami minta sehingga kebijakan-kebijakan semacam ini (kontroversial) dikaji ulang Aksi 13 Agustus 2025 adalah respons atas pernyataan terbuka Bupati Pati yang dikira berasumsi dirinya sebagai raja,” kata dia.
Spanduk dan Donasi Membanjiri Pati
Aroma perlawanan termasuk terlihat jadi pekat di Pati. Spanduk berisi desakan mundur untuk Bupati Sudewo merasa menghiasi sudut-sudut kota, tidak benar satunya terbentang di depan kantor bupati.
Bahkan di lokasi posko donasi yang didirikan di segi barat Kantor Bupati Pati atau di kawasan Alun-alun Kota Pati, telah dipenuhi tumpukan ribuan dos air mineral.
Tak sekedar air mineral, termasuk terlihat bertundun tundun buah pisang sumbangan berasal dari warga. Barang–barang donasi itu dijajar rapi menutup pagar tembok Kantor Bupati Pati.
Di posko selanjutnya juga terpasang spanduk yang dimaksudkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Spanduk berukuran besar itu dipasang di bawah videotron. Sejumlah postingan tuntutan massa, di antaranya ‘Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra’, Pantang Pulang sebelum Sudewo Tumbang’.
Sejumlah baliho sebagai wujud kekecewaan warga Pati agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, termasuk menghiasi titik-titik strategis di Kota Pati.
PCNU Pati Keluarkan Maklumat
Kondisi ini pun disikapi nyata-nyata jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, Jawa sedang bersama mengeluarkan maklumat.
“Maklumat ini formal kami keluarkan untuk menyikapi keadaan sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan mulai perlu mengemukakan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak,” ujar Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim.
Penjelasan maklumat ini terungkap lewat info tertulis yang diterima wartawan antara Senin (11/8/2025). Maklumat ini hasil rapat gabungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Pati di tempat tinggal Ketua Pengurus lokasi Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin.
Rapat tersebut terjadi di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. didalam rapat itu, Rais Syuriyah PCNU Pati, KH Minanurrohman beserta dan juga jajaran Tanfidziyah PCNU Pati turut hadir.
Bupati Sudewo Diminta Introspeksi Diri
Yusuf menghendaki seluruh pihak ikut menjaga kondusivitas Pati. Pihak-pihak yang ingin berunjuk rasa diminta masih bersikap tertib.
“Poin pertama seluruh pihak perlu menghambat diri demi menjauhi potensi konflik horizontal. kedua menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah didalam memberikan aspirasi,” kata Yusuf.
Harapan yang sama juga dia sampaikan antara aparat keamanan. tetap menjaga kondusivitas, tidak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif kala unjuk rasa 13 Agustus.
“Sedangkan poin keempat, memberikan nasihat kepada Bupati Pati supaya lakukan introspeksi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, apalagi menyebabkan madharat,” ujar Yusuf.