Kepala BGN Sebut Kasus Keracunan MBG Banyak Terjadi
bebascara.space – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana antara Sabtu, 27 September 2025 dalam rangka berharap laporan berkaitan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan mengemukakan jumlah Satuan layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang udah beroperasi hingga kala ini capai 9.615 unit.
“Capaian kuantitas SPPG yang operasional udah meraih 9.615 dan udah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” tutur Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga mengulas kuantitas kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG bersama 24 masalah kejadian sesaat pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 persoalan kejadian.
“Data menunjukkan bahwa persoalan banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi dikarenakan SDM masih butuh jam terbang,” terang dia.
Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut membuat insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan mutu bahan baku, situasi air, sampai pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai Mengerjakan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.
Prabowo dapat memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk mengupas persoalan dugaan keracunan di dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Prabowo memberikan dirinya tetap memantau masalah keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.
“Saya baru (pulang) berasal dari luar negeri 7 hari. aku monitor hadir pertumbuhan itu, habis ini saya segera akan panggil Kepala BGN bersama dengan berapa pejabat, kita bakal diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.
Kata Prabowo
Prabowo utamakan kasus keracunan di dalam program MBG merupakan permasalahan besar. Dia sangat percaya kekurangan dalam program MBG akan terselesaikan bersama baik.
“Ini persoalan besar, lantas tentu ada kekurangan berasal dari awal tapi aku terhitung meyakini bahwa kita dapat selesaikan bersama dengan baik,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan jangan hingga kasus keracunan MBG dipolitisasi. Prabowo memberikan bahwa obyek program MBG untuk menunjukkan makan kepada anak-anak Indonesia yang kesusahan mendapat makanan bergizi.
“Harus berhati-hati jangan sampai ini dipolitisasi. target makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, barangkali kami kami ini makan cukup mereka itu makan cuman nasi memanfaatkan garam,” tutur Prabowo.
“Ini yang kudu kita atasi, untuk berikan makan juta tentu hadir hambatan rintangan ini kami atasi,” tahu Prabowo.
BGN membuka Hotline Pengaduan Program MBG, Catat Nomornya
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka saluran pengaduan (hotline) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan selanjutnya menjadi melayani aduan tiap-tiap Senin-Jumat, antara pukul 09.00-22.00 WIB.
“Untuk memudahkan, kita sediakan dua no yang dapat dihubungi, yaitu 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). setiap laporan bakal diverifikasi dan ditindaklanjuti cocok mekanisme yang berlaku,” kata Hida di Jakarta. Dikutip berasal dari antara Minggu (28/9/2025).
Selain terima aduan, saluran berikut termasuk berfaedah sebagai pusat info masyarakat bakal menghubungi hotline untuk bertanya tehnis program, distribusi pangan, maupun standar mutu yang diterapkan didalam MBG.
Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci kesuksesan MBG, yang tidak sebatas menambah gizi anak Indonesia, namun juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan keterlibatan masyarakat merasa bagian sangat penting didalam mengawasi jalannya program.
“Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan memiliki kwalitas gara-gara itu, masyarakat diberi Ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” tutur Nanik.
Menurutnya, partisipasi publik dapat menolong pemerintah di dalam menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.
“Dengan ada saluran aduan, penduduk dapat ikut mengawal sehingga program pas sasaran,” memahami dia.