Regulasi Baru ESDM Lindungi Penambang Minyak Rakyat
bebascara.space – situasi haru bercampur lega jadi di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di antara deretan rumah yang berdampingan bersama sumur-sumur minyak tradisional, warga nampak lagi beraktivitas bersama dengan stimulus seperti sedia kala.
“Dengan ada (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, terlalu terbantukan sekali. kami kerja dapat saja tidak ada rasa takut rasa cemas dan berasa terlindungi,” ujar Joko Mulyono, keliru seorang warga Mekar Sari, melukiskan betapa besar perubahan yang mereka rasakan sejak terbitnya ketetapan Menteri daya dan Sumber kekuatan Mineral (ESDM) nomer 14 tahun 2025.
Payung Hukum Baru untuk Penambangan Rakyat
Aktivitas penambangan rakyat kini mendapat perhatian dan penataan langsung dari pemerintah melalui peraturan tersebut Regulasi ini mulai angin segar bagi ribuan penambang minyak rakyat di Sumatera Selatan. setelah bertahun-tahun beroperasi bersama bermacam keterbatasan, kini mereka mendapat kepastian dan pendampingan sehingga dapat bekerja secara aman terarah, dan berkelanjutan.
Pemerintah menunjukkan area bagi masyarakat untuk berupaya di sektor energi bersama sistem pembinaan yang tertata dan juga pengawasan yang lebih baik.
“Kami bersyukur dan menerima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu penduduk Keluang. Ga was-was lagi kami molot (kerja) nambang. andaikata udah datang peraturan safe kita Pak,” ungkap Anita Bakti, warga Mekar Sari.
Namun, ketentuan baru ini tak sekadar menata ulang aktivitas penambangan rakyat. Di dalamnya, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat dapat berjalan berkelanjutan merasa dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak mengundang pencemaran, sampai kepastian harga menjual minyak yang lebih adil bagi penambang.
Produksi rakyat kini juga dapat tercatat sebagai jatah berasal dari penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya proporsi formal berasal dari perekonomian nasional.
Langkah ini tak hanyalah berikan napas baru bagi warga, tapi terhitung membuat perubahan wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin. sekiranya dulu sumur-sumur tradisional di pekarangan tempat tinggal dan kebun warga kerap kali dikelola tanpa pendampingan tekhnis kini mulai proporsi dari proses tata kelola energi nasional yang lebih safe dan efisien Sumur-sumur tradisional yang pernah belum tertata kini menjadi lambang kemandirian kekuatan rakyat.
Pemerintah bertumpu bersama dengan payung hukum baru ini, potensi daya rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pembinaan tehnis akan diperkuat melalui kerja sama pada Pertamina, Medco, dan pihak berhubungan lainnya yang beroperasi di wilayah kerja setempat.
Apresiasi atas langkah tersebut hadir langsung berasal dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang menilai aturan ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.”Kita bersama-sama menyongsong kehadiran papa Menteri ESDM bersama dengan penuh sukacita. Apa yang sepanjang ini mulai hak penduduk sehingga sumber daya alam yang hadir di daerah ini bakal juga dinikmati oleh penduduk dengan prosedur dan ketetapan yang benar, hari ini tunjukkan titik cerah,” ujar Herman.
Ia menambahkan sepanjang ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan.”Begitu banyak saudara-saudara kami di Muba ini meninggal gara-gara tidak akan diintervensi penyelamatan untuk pembinaan keselamatannya. Kini bersama aturan baru ini, mereka dapat bekerja bersama tenang, safe dan bermartabat,” ujarnya.
Menurut Herman, ketetapan yang lahir di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini termasuk menandai pergantian besar dalam langkah negara memandang potensi daya rakyat. selama puluhan tahun penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup kesibukan masyarakat Kini, bersama dengan Permen ESDM nomer 14 th. 2025, potensi besar minyak rakyat dianggap sebagai proporsi dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serasi dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Tak semata-mata pemerintah daerah yang merasakan manfaatnya. Pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM memastikan ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan konsisten dilengkapi Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat bakal berperan aktif mendampingi penduduk di dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.
Harga menjual minyak yang pada mulanya hanya 70 % berasal dari harga Badan upaya PT Pertamina (Persero) kini naik terasa 80 persen berikan nilai ekonomi yang lebih layak bagi penambang kecil.
Herman bersangga sehingga program ini mulai awal baru bagi penduduk Sumatera Selatan.”Kami harapkan binaannya, Pak Menteri, sehingga penduduk ini beroleh pekerjaan yang legal bersama Badan upaya milik daerah (BUMD)nya, bersama-sama upaya Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasinya. Ini bukan sekadar berkenaan minyak, akan tetapi berkenaan martabat rakyat,” ucapnya penuh semangat