Penyaluran BBM Subsidi Lebih Tepat Sasaran
bebascara.space – Distribusi bahan bakar minyak bersubsidi kini dianggap semakin tepat mengenai sasaran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan bahwa hingga 16 Oktober 2025, mereka telah mengeluarkan 542.689 Surat Rekomendasi untuk 296.577 pengguna bahan bakar bersubsidi dan kompensasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan dalam distribusi bahan bakar minyak agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Surat Rekomendasi diberikan kepada konsumen yang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu seperti solar bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bahan bakar kompensasi. Dengan surat ini, setiap pembelian bahan bakar dapat dipantau serta disesuaikan dengan jumlah dan periode yang ditentukan, sehingga pemakaian bahan bakar bersubsidi bisa lebih terencana dan efisien.
Kebijakan ini adalah pelaksanaan dari Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengenai penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Saat ini, proses penerbitannya dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar, yang menjadikannya lebih cepat, transparan, dan mudah untuk diawasi.
Saat ini, sebanyak 3.015 Organisasi Perangkat Daerah di 23 provinsi telah menerbitkan Surat Rekomendasi yang disalurkan melalui 3.438 stasiun pengisian bahan bakar umum di 468 kabupaten dan kota. Sistem ini menjembatani BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina, untuk memastikan bahwa setiap liter bahan bakar subsidi didistribusikan dengan tepat.
Surat Rekomendasi adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa penyaluran bahan bakar bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, terutama di sektor-sektor produktif seperti usaha kecil, perikanan, pertanian, transportasi, dan layanan publik.
Dampak Langsung bagi Konsumen
Salah satu penerima manfaat Surat Rekomendasi (Surkom) adalah Pisor Ansori (40), seorang nelayan dari Pandeglang, Banten. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini memudahkan para nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi. “Surat rekomendasi ini sangat bermanfaat bagi kami, benar-benar membantu,” katanya.
Pisor menjelaskan bahwa ketika cuaca baik, ia bisa melaut selama 20 hingga 22 hari dalam sebulan. Namun saat cuaca tidak mendukung, ia dan rekannya memilih untuk tidak melaut demi keselamatan. Ia menilai keberadaan Surkom membuat proses distribusi solar bersubsidi menjadi lebih teratur dan terarah. “Nelayan di sini (Pandeglang) betul-betul mengikuti peraturan dan instruksi dari Pertamina tentang cara mendapatkan solar bersubsidi dengan tepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Sofyan (48), Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat, juga merasakan dampak positif yang sama. Ia menyatakan bahwa proses pengajuan Surkom kini jauh lebih sederhana. “Alhamdulillah, sebagai nelayan, saya merasa sangat terbantu dengan adanya (Surat) Rekomendasi, dan prosesnya juga tidak sulit, mudah,” katanya.
Menurut Sofyan, aktivitas melaut bagi para nelayan Cirebon sangat tergantung pada kondisi cuaca. “Jika cuaca baik, kami melaut sepenuhnya tanpa henti, selama bisa,” ungkap Sofyan, yang setiap hari mencari udang di perairan Cirebon.
BPH Migas menekankan bahwa penerapan Surat Rekomendasi (Surkom) adalah alat penting dalam pengawasan distribusi subsidi serta kompensasi energi di lapangan. Dengan mekanisme ini, penggunaan anggaran negara untuk subsidi bahan bakar minyak dapat dikendalikan dengan lebih tepat, sehingga distribusinya benar-benar sampai kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Inisiatif ini juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan subsidi energi agar tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan transportasi masyarakat.
Dengan semakin meluasnya penerapan Surkom, BPH Migas berharap bahwa proses penyaluran subsidi BBM dan kompensasi akan menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memastikan bahwa subsidi energi digunakan sesuai dengan tujuan, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi di daerah, membuka peluang usaha baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.