Golkar Minta Pemprov DKI Anggarkan Makan Bergizi
bebascara.space – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, berharap supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis punya Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Baco merespons rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2024.
“Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang udah diuji coba. Salah satunya adalah dukungan susu gratis,” kata Baco di dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/8/2024).
Menurut Baco, program makan bergizi gratis menjadi salah satu upaya untuk menekan tambah banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah.
Lebih lanjut, Baco menunjukkan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyetujui penambahan anggaran untuk dukungan sosial (bansos) pendidikan, pada lain program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Penambahan tersebut (anggaran KJP dan KJMU) benar-benar berfaedah bagi para pelajar tidak dapat yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu,” jelasnya.
Meski begitu, Baco menilai penambahan anggaran untuk KJP dan KJMU juga wajib dibarengi dengan memperluas penerima manfaat.
Anggaran Jaring Pengaman Sosial
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mempunyai anggaran sebesar Rp 18,2 triliun sebagai social safety net atau jaring pengaman sosial bagi warga Jakarta.
Sosial safety net itu meliputi bermacam bentuk dukungan sosial (bansos) yang tujuannya untuk menjaga, membina, dan meningkatkan taraf hidup warga DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di acara penyuluhan pencegahan narkoba pelajar se-Jakarta di Gedung PKK Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
“Kami laporkan bahwa DKI Jakarta mempunyai anggaran tidak cukup lebih Rp 18,2 triliun itu untuk menjaga, membina, social safety net,” kata Heru.
Program KJP
Menurutnya, anggaran itu salah satunya dikucurkan untuk program dukungan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beri tambahan dukungan anggarannya yang dibutuhkan Rp 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar. Tahun ini DKI meningkatkan dana Kartu Jakarta Pintar Rp 200 miliar,” ungkap Heru.
Oleh dikarenakan itu, Heru menegaskan tidak segan mencabut dukungan KJP dan KJMU pelajar, misalnya kedapatan merokok, tawuran, narkoba, hingga main judi online (judol).
“Bagi adik-adik yang kedapatan merokok, juga rokok elektrik, itu dapat aku cabut Kartu Jakarta Pintar-nya. Bagi pelajar yang tawuran aku dapat cabut Kartu Jakarta Pintarnya,” kata Heru.
