Garda Bangsa Siap Bubarkan Paksa Muktamar PKB
bebascara.space – Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa yang merupakan badan otonom PKB memastikan siap membubarkan Muktamar PKB Tandingan yang dapat digelar terhadap 2-3 September 2024 di Jakarta. Garda Bangsa mengaku dapat melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB sah hasil Muktamar Bali.
“Kami sebagai kader Garda Bangsa di semua Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami dapat membubarkan secara paksa andaikata ada orang-orang yang menghendaki menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Ketua Garda Bangsa Tommy Kurniawan didalam konferensi pers, Sabtu (31/8/2024).
Menurut dia, muktamar tandingan berwujud ilegal dan tidak punyai dasar hukum serta konstitusi yang jelas. Tommy mengemukakan Garda Bangsa dapat membela dan melindungi kepengurusan PKB yang sah.
“Maka berasal dari itu, untuk menyikapi perihal ini kami termasuk dapat menjadi garda terdepan untuk membela dan melindungi PKB yang kami cintai bersama,” ujarnya
Tommy menjelaskan bahwa Muktamar PKB yang digelar terhadap 24-25 Agustus 2024 di Bali merupakam muktamat yang sah. Pasalnya, muktamar itu diikuti semua DPW dan DPC PKB berasal dari semua Indonesia.
Cak Imin Terpilih
Dalam muktamar itu, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum DPP PKB dan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB cocok AD/ART serta konstitusi. Tommy menyebut pihaknya siap menghadapi oknum-oknum yang menggelar muktamar tandingan.
“Pada saat muktamar PKB yang sah terhadap 24-25 Agustus di Bali kami termasuk telah melakukan perihal yang sama. Kami bekerja serupa dengan kepolisian, termasuk dgn para pecalang Bali untuk mengamankan daerah muktamar,” tuturnya.
“Kami telah menghadapi apa yang telah dilakukan oknum-oknum tersebut, maka kami dapat mengulanginya dan kami dapat menghadapinya kalau tetap mengganggu PKB,” sambung Tommy.
Muktamar
Sebelumnya, beberapa kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar lagi terhadap 2-3 September 2024 di Jakarta.
Abdul Malik Haramain selaku sekretaris didalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menghendaki muktamar ulang, gara-gara selayaknya kongres tertinggi PKB digelar dengan pemberian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu membangkitkan pengambilan ketentuan partai yang senantiasa tertutup, tidak melibatkan banyak orang khususnya para kyai dan ulama hingga ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.
Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB layaknya Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy termasuk menjadi alasan beberapa kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.
