Ahli TPPU Mengatakan Bukan Masalah Hadapi Judol
bebascara.space – Pemerintah saat ini melalui Satgas Judi Online telah menerapkan tindak pidana pencucian duwit (Ahli TPPU) dalam rangka memberantas usaha ilegal yang telah merugikan masyarakat.
Lantas apakah, pemakaian TPPU kepada para bandar besar yang dikira bersembunyi di luar negeri, bisa berjalan efisien untuk aparat penegak hukum menyita harta mereka?
“Tidak tersedia masalah amat tidak masalah untuk TPPU amat tidak masalah,” kata Ahli hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih saat ditanya awak media, dikutip Kamis (27/6/2024).
Dia memastikan tidak tersedia masalah penerapan TPPU walau para bandar judi online berada di luar negeri. Namun stimulus untuk disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset bisa amat mendukung mengembalikan kerugian negara (recovery asset).
“Judi online itu kami pasti ditanya mana UU aset recovery anda itu seperti apa aturannya. Jadi amat penting untuk mendorong DPR ini amat prioritas punyai undang-undang aset recovery untuk seperti ini,” tuturnya.
“Ketika tersedia aset hasil kejahatan judi online, duwit judi online yang telah jadi aset di luar negeri kan begitu yah itu mengejarnya memakai undang-undang aset recovery. Walaupun jika belum punyai terhitung bukan bermakna gak bisa tetep bisa namun lebih enteng jika punya,” jadi dia.
Karena ketika an UU PerampasAset disahkan, penelusuran aset bisa lebih mudah. Sebab ada ketentuan itu sangat mungkin untuk aset yang telah diambil alih bisa dirampas tanpa harus menangkap tersangka.
Menurut Ahli TPPU Satgas Bisa Lacak Aliran Dana
Karena dalam sistem perampasan aset penyidik terhitung punyai dasar yang kuat seperti indikasi aliran dana berasal berasal dari tindak pidana sampai kronologi asal usul dana
“Masalah paling terakhir yang tidak ketemu orangnya, kan tersedia rekeningnya pernah misal, dan itu kan telah diblokir dan asetnya telah diselamatkan, diamankan untuk negara. Jadi sekarang menurut saya sih tinggal profesionalitas,” tuturnya.
Oleh dikarenakan itu, Yenti merekomendasikan agar Satgas Judi Online bisa mencari seluruh aliran dana berasal dari hasil pengungkapan judi online. Terlebih, bersama kerjasama financial action tax force, bisa amat enteng dilacak.
“Kita menegakan hukum kan mencari bank-bank itu terhitung oke, tinggal gimana permasalahanya Indonesia serius tidak? Mau nggak mengejar dikarenakan bukan dikarenakan kami tidak bisa, namun tersedia keinginan tidak. Jadi bukan yang susah,” tuturnya.
Adapun diketahui dalam dua bulan terkandung 318 masalah tindak pidana perjudian online yang sukses diungkap sepanjang periode 23 April sampai 17 Juni 2024. Dari ratusan masalah sebanyak 464 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara untuk penyitaan barang bukti telah tersedia sebesar Rp67,5 miliar. Selain itu telah tersedia 257 rekening bank dan 296 kartu ATM yang dikira terkait aktivitas perjudian telah diblokir.
Soal Rekening Judi Online
Rencana pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk memasukan duwit terhadap 5.000 rekening ke dalam kas negara masih dalam tahap koordinasi antar lembaga dan instansi.
Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho yang mana Polri dalam Satgas Judi Online masuk dalam Tim Penegakan Hukum yang diketuai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Yang pasti bahwa tersedia kewenangan berasal dari tiap-tiap lembaga yang dapat mengerjakan sesuai bersama instruksi presiden untuk menuntaskan masalah judi online,” ujarnya.
“Itu (Soal duwit dalam 5 ribu rekening) masih dikoordinasikan dikarenakan itu banyak lembaga yang terkait lainnya,” kata Sandi saat ditemui awak media, Selasa (25/6/2024).
Walaupun begitu, Sandi mengatakan pihaknya bersama bersama lembaga dan lembaga lain masih dapat konsisten jalankan pemberantasan terhadap judi online sesuai instruksi Presiden Jokowi.
