Dasco dan Komisi VI DPR Tinjau Pangkalan LPG

bebascara.space – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Komisi VI DPR meninjau pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025). Hasil sidak, Dasco menyebut kini tak ada ulang penumpukan atau antrean kastemer LPG 3 Kg.

“Tempat yang kemarin ada penumpukan, saat ini ada penumpukan atau tidak, tadi kita memandang teman-teman tempat memandang sendiri bahwa di daerah yang mirip ini Alhamdulillah telah tidak ada penumpukan,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Slipi, Palmerah, Kamis.

Menurut Dasco, dari penjelasan penjaja diketahui kini stok dan penyaluran ke masyarakat telah aman.

“Dan tadi kita dengar sendiri, dari pemilik pangkalan maupun sub pangkalan bahwa telah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub pangkalan, maupun segera ke masyarakat itu jualannya lancar, baik suplai maupun jualannya,” kata dia.

Dasco menghendaki harga eceran selamanya terjaga dan tidak ada ulang harga eceran yang tinggi.

“Harganya tadi jikalau kita cek, itu pangkalan menjajakan ke sub pangkalan Rp16 ribu, sesudah itu dari sub pangkalan menjajakan ke masyarakat Rp19 ribu. Mudah-mudahan sanggup begini terus,” kata dia.

Selain itu, Dasco juga menanyakan kepada penjaja soal pemakaian KTP untuk membeli. “Kalau membeli gunakan KTP sekarang?” tanya Dasco

“Enggak usah,” jawab penjaja gas bernama Hasan.

Gibran Sambangi Pangkalan Gas di Jakarta Selatan, Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Berjalan Tertib

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyambangi tidak benar satu pangkalan gas 3 kilogram ‘Toko Merry’ yang terletak di Jalan Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Rabu (5/02/2025).

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), Gibran memandang segera masyarakat yang ingin membeli gas dari truk distribusi.

“Wapres tekankan pentingnya distribusi LPG yang tertata dan adil untuk menghindari kelangkaan dan juga fluktuasi harga yang sanggup merugikan masyarakat, terlebih pelaku usaha kecil di sektor kuliner,” demikian keterangan pers BPMI Setwapres.

Gibran berharap, supaya kebijakan baru berkenaan LPG 3 kg di pengecer selanjutnya dilakukan dengan baik oleh semua pihak. Sehingga, kata dia sanggup menutup celah penimbunan LPG secara ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah ketersediaan dan gejolak di pasar.

Gibran juga memberikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat berjalan di masyarakat akibat kesusahan memperoleh LPG 3 kg. Selain itu, dia berpesan kepada pemilik toko supaya tidak ragu melaporkan kalau di lapangan ulang ditemui rintangan yang sanggup menghindar distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat.

“Ini ya, Bu, ya, nanti jikalau ada apa-apa kabarin,” kata dia.

Gibran berharap, dengan distribusi yang lebih terstruktur melalui sub-pangkalan resmi tersebut, masyarakat sanggup memperoleh LPG 3 kg bersubsidi dengan harga yang wajar.

Tak cuma itu, para pelaku usaha kecil juga diharapkan sanggup mobilisasi usahanya dengan lancar tanpa halangan akibat pasokan yang tidak stabil.