DPR Panggil Fadli Zon Awal Juli

bebascara.space – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pekan depan untuk meminta penjelasan tentang polemik penulisan kembali sejarah.

“Awal Juli kami undang beliau. Betul, insya Allah kami undang raker pekan depan,” ujar Lalu terhadap wartawan, Kamis (26/6/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada mulanya mengatakan, Komisi X DPR RI akan segera memanggil Fadli.

“Komisi tentang saya dengar akan meminta menteri yang perihal untuk menambahkan info di DPR, saya pikir itu bagus, untuk men-clear-kan hal-hal yang lantas jadi polemik di masyarakat,” kata dia.

Sebeumnya, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengkritik Fadli Zon tentang perkosaan massal 1998.

“Kalau stimulus menulis peristiwa untuk mempersatukan, mengapa langkah berpikirnya parsial bersama dengan mempersoalkan makna massal atau tidak di dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF mengerti menyatakan ada lebih berasal dari 50 korban perkosaan,” kata Bonnie.

Fadli Zon Persoalan Istilah Massal

Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyatakan makna “massal” di dalam tragedi dugaan pemerkosaan Mei 1998 perlu bukti-bukti yang akurat serta perlu ditelusuri bersama dengan penuh kehati-hatian.

“Saya menghendaki menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan jaman selanjutnya itu kami perlu hati-hati. Penuh kehati-hatian tentang bersama dengan information dan bukti,” kata Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Polandia, Senin (16/6/2025).

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di sela-sela peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Kota Slupsk, Polandia.

Menurut Menbud, terhadap jaman peralihan itu berjalan banyak Info yang simpang siur yang bisa saja mengundang perbedaan pendapat. Tapi, tentang bersama dengan pemerkosaan massal, perihal itu jadi salah satu catatan sebab diperlukan sebuah kebijaksanaan (wisdom) di dalam melihatnya.

Perlu Bukti Akuran

“Saya yakin berjalan kekerasan perundungan seksual terhadap perempuan, apalagi tidak hanya dulu sampai sekarang masih terjadi. Tapi, makna massal itu bisa saja yang perlu pendalaman, bukti yang lebih akurat, information yang lebih solid sebab ini menyangkut nama baik bangsa kita,” ujarnya dikutip berasal dari Antara.

Terkait laporan atau information Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus dugaan perkosaan massal 13-14 Mei 1998, Fadli menyebut berasal dari sebagian investigasi tersebut ada perihal yang terhadap selagi itu perlu pendalaman dan lain-lain.

“Ketika informasinya simpang siur di situlah saya kira perlu pendalaman. Jadi, saya tidak menegasikan terjadinya beraneka macam bentuk kejahatan kala itu,” ujarnya menegaskan.