Kemenkumham Raih Opini WTP Dari BPK
bebascara.space – Komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bersama dengan komitmen good governance memperoleh torehan emas. Pasalnya, Kemenkumham berhasil meraih dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kali secara berturut-turut berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan, berdasarkan hasil kontrol yang dilakukan BPK, mampu disimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Kemenkumham th. anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Tentunya opini WTP ke-15 ini merupakan prestasi yang membanggakan dan semoga mampu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
“Namun, BPK masih memperoleh temuan proses pengendalian intern dan kepatuhan pada ketentuan ketetapan perundang-undangan, yaitu beban belanja barang dan modal yang tidak tepat, realisasi belanja barang, kendaraan dinas, dan pengelolaan aset,” memahami Nyoman.
Di sisi lain, dirinya pun memaparkan hasil pemantauan tindak lanjut Semester II th. 2023 Kemenkumham. Nyoman menyebut, tindaklanjut yang sudah cocok sebesar 90,31%, tindak lanjut yang belum cocok sebesar 9,64%, dan belum ditindaklanjuti 0%.
“Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Kemenkumham sudah menindaklanjuti seluruh temuan yang ada, apresiasi yang tinggi untuk jajaran Kemenkumham,” papar Nyoman.
Komitmen Wujudkan Transparansi
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengapresiasi kerja keras Tim Pemeriksa BPK RI yang mendorong pihaknya jalankan perbaikan pengelolaan keuangan dan BMN yang disampaikan lewat bermacam anjuran dan temuan di dalam laporan hasil kontrol BPK RI.
“Tentunya kita bersyukur, Kemenkumham sudah berhasil meraih dan mempertahankan Opini WTP ke-15 kalinya dan kita seluruh memahami bahwa mempertahankan bakal lebih sukar daripada meraihnya,” ujarnya.
“Capaian ini merupakan wujud komitmen kita untuk senantiasa mengupayakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas cocok bersama dengan komitmen good governance,” imbuh Yasonna.
Yasonna mengingatkan kepada seluruh jajaran sehingga tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian WTP th. 2023 dan menjadikan WTP sebagai kewajiban bukan prestasi.
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri atas capaian opini WTP th. 2023, namun jadi motivasi untuk terus memperkuat service kita kepada masyarakat,” ucapnya.
