Kian Memanas, Menag Yaqut Tantang PKB
bebascara.space, Kian Memanas -Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum secara formal dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dirinya telah mulai kehilangan keanggotannya di PKB.
“Saya memang belum dulu dipecat secara resmi,” kata Yaqut sementara diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
“Tapi telah kehilangan status keanggotaan tapi saya belum menerima surat sampai saat ini kita tunggu,” sambung dia.
Oleh gara-gara itu, dia mengaku akan menunggu sistem pemecatannya secara formal oleh DPP PKB. “Jadi jikalau saya dipecat, saya menunggu pemecatannya, bagaimana,” tuturnya.
Sebelumnya, Waketum PKB Hanif Dhakiri, meyakinkan pihaknya tidak akan menyebabkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sampai Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terhadap Muktamar di Bali yang digelar terhadap 24-25 Agustus 2024.
“Pak Effendy Choirie ya pasti nggak diundang gara-gara pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan telah kampanye partai lain dan apalagi menyerang dan menyebabkan kerusakan kehormatan partai di publik,” kata Hanif Dhakiri.
Muktamar Tandingan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai, tak kasus jikalau melaksanakan Muktamar tak sekedar Muktamar di Bali. Namun, dia menegaskan, bukan dirinya yang menginisiasi.
“Soal Muktamar di Bali kan telah selesai dan saya kira tidak ada tandingan kok, saya kira loh ya tapi jikalau ada Muktamar lagi ya kemungkinan aja, dan itu boleh di dalam mekanisme politik boleh aja, saya enggak tahu. Tapi saya enggak menginisiasi,” kata Yaqut, sementara diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Lebih lanjut, Yaqut menyebut, pihaknya menjunjung jikalau digelar muktamar lagi. Perihal siapa yang akan diakui, tinggal melihat siapa yang akan disahkan oleu Kemenkumham.
“Kita hargai saja prespektif yang punya agenda Muktamar tidak sama bersama yang di Bali, kan tinggal pengesahan di Kemenkumham. Kita melihat saja,” ujar dia.
Yaqut menilai, munculnya muktamar lagi gara-gara banyak yang mulai kecewa. Lantaran, kehilangan hak demokrasi.
“Tapi saya kira jikalau ada Muktamar lagi boleh boleh saja. Karena saya termasuk dengar banyak yang kecewa bersama Muktamar tandingan di Bali. Mereka kehilangan hak demokrasi seperti andaikan ketetapan tidak melalui rapat komisi itu andaikan tiba tiba diputuskan itu aja, ada yang telah sebelum akan Muktamar dipecat diganti bersama pengurus yang lain,” imbuh Yaqut.
