Komisi III DPR Sebut MA Mitra Paling Tak Responsif

bebascara.space – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Mahkamah Agung (MA) jadi mitra kerja Komisi III yang paling tidak responsif. Menurutnya, MA lamban merespons kala dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan penduduk yang di terima Komisi III.

“Kalau respons, ya tetap terang sebetulnya paling ada masalah respons. Saya sendiri nyaris tidak dulu meraih respons bersama dengan institusi di Mahkamah Agung,” ujar Habiburokhman terhadap paparan Catatan Akhir Tahun di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (27/12/2024).

“Kadang-kadang kita sudi cari Info saja, kita sebagai penerima aspirasi penduduk menghendaki nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita tersedia nomor HP-nya, ditolak,” sambungnya.

Politikus Gerindra itu menduga para hakim di pengadilan ataupun di MA coba untuk memelihara independensi. Namun, Habiburokhman mengingatkan bahwa Komisi III hanya meneruskan aspirasi masyarakat.

“Karena kita ini kan menyalurkan aspirasi rakyat. Bukan perkara teristimewa kami, bukan kita menghendaki intervensi, namun apa yang kita dapat di sini kita sampaikan. Mungkin belum tersedia pemahaman yang sama,” kata Habiburokhman.

Ia kemudian membandingkannya institusi Polri yang disebut paling responsif menindaklanjuti tiap tiap aduan penduduk ke Komisi III DPR RI.

“Karena tiap tiap kita tindak lanjuti aduan tersebut, langsung di respons pas dihubungi. Kapolresnya langsung telepon, langsung beri tambahan data-data terkait. Langsung kala itu kita komunikasikan, kita kawal tetap bagaimana penanganannya,” pungkas Habiburokhman.

Polri jadi Lembaga Tanpa Catatan

Sebelumnya, berasal dari 8 mitra kerja komisi III, Polri jadi instansi bersama dengan tanpa catatan atau evaluasi berasal dari Komisi III, justru beri tambahan tiga poin apresiasi untuk Polri dan Kapolri.

“Komisi III DPR RI berikan apresiasi di dalam akuntabilitas pemerintahan, responsivitas di dalam penegakan hukum di bermacam bidang, layaknya Sumber Daya Alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di dalam paparan Catatatn Akhir Tahun Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Komisi III DPR RI juga beri tambahan apresiasi kepada Kapolri di dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban penduduk bersama dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di bermacam aktivitas masyarakat, layaknya Pilpres dan Pilkada, dan hari raya keagamaan.

“Selanjutnya, Komisi III DPR RI beri tambahan apresiasi kepada Kapolri yang sudah beri tambahan sanksi tegas kepada oknum Polri yang melakukan pelanggaran dan meminta agar Kepolisian lebih responsif di dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” kata Habiburokhman.

Kasus di Internal Polri

Saat ditanya banyaknya persoalan di tubuh Polri layaknya penembakan antar polisi ataupun ke warga sipil, Habiburokhman menilai perihal itu hanya oknum dan tak perlu jadi catatan khusus atau evaluasi.

“Namanya fenomena oknum Itu kan tersedia di semua instansi dan berulang-kali disampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejasaan, apakah di DPR, Oknum, tersedia dan barangkali banyak,” ucapnya.