KPK Dikabarkan Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer
bebascara.space – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dengan sebutan lain Noel.
Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.
“Iya benar,” kata dia kala dilakukan konfirmasi Kamis (21/8/2025).
Meski demikian Fitroh tak menjelaskan masalah apa yang menjerat Noel tersebut Menurut dia, ketika ini tim di lapangan tetap bertugas.
Rupanya, sebelum akan OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer, kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah digeledah. KPK menggeledah kantor Kemnaker di berjalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 20 Mei 2025.
“Benar (kantor Kemnaker digeledah),” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto disaat di konfirmasi Selasa 20 Mei 2025.
Fitroh menyebutkan penggeledahan berikut berhubungan dengan dugaan suap dan gratifikasi bersangkutan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci berkaitan perkara tersebut.
“Suap atau gratifikasi berkaitan TKA,” mengetahui Fitroh.
Kala itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku belum mengetahui ada penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Kemnaker.
“Saya tidak mengerti soal itu. sudah ya, sudah ya,” ujar Immanuel singkat, Selasa 20 Mei 2025.
Pernyataan mirip termasuk disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan interaksi Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Ia memastikan dirinya berada di kantor selama hari dan tidak menerima info apapun soal penggeledahan oleh lembaga antirasuah.
“Enggak dengar saya saya seharian di kantor. berasal dari tempo hari terhitung saya seharian di kantor. Tidak ada (informasi penggeledahan KPK),” ujar Indah dikala di konfirmasi seperti dikutip dari Antara.
Indah pun menduga, andaikata benar hadir hadirnya KPK di Kemnaker, bisa jadi bukan untuk melaksanakan penggeledahan melainkan agenda lain seperti pertemuan atau rapat kerja.
“Mungkin andaikan ada bukan penggeledahan. barangkali saja rapat bersama dengan salah satu unit,” tandas Indah.
DPR Pertanyakan Terminologi OTT, Ketua KPK Jawab Begini
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) di sarana itu merupakan terminologi dari sebuah budaya.
“Terminologi OTT itu tidak pernah kita sampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang barangkali terasa sebuah rutinitas budaya, atau penduduk berpikiran makna OTT itu operasi tertangkap tangan,” ujar Setyo didalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) berbarengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/8). Rapat ini turut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto berserta beberapa pimpinan lainnya.
Dalam Raker tersebut satu hal yang mulai sorotan pimpinan sidang Ahmad Sahroni, yaitu berkenaan mekanisme kerja KPK, khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai membingungkan.
Seperti diketahui belakangan, mekanisme OTT paling baru KPK di Makassar sudah membingungkan banyak pihak.
Sebab ketika itu, KPK menyebut telah meng-OTT seorang terduga pelaku yang merupakan Bupati Kolaka Timur, padahal yang berkenaan masih hadir dan menghadiri kegiatan di Makassar.
“Kita apabila berkata penegakkan hukum, 1000% kita pasti dukung pak. akan tetapi masalahnya, kita jadi bingung identik mekanisme kerja KPK kemarin teristimewa terkait terminologi OTT. lantas OTT itu layaknya apa? Tangkap tangan di wilayah beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? karena apa yang berlangsung di Makassar tempo hari tidak layaknya itu. kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum,” ujar Sahroni, Rabu 20 Agustus 2025.
Dukung Penegakan Hukum
Meski begitu, Sahroni menyebut bahwa Partai NasDem, Komisi III, dan semua pihak, pastinya akan selalu memberi dukungan segala tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
“Saya ingin ke depan, peristiwa di Makassar tidak terulang pak. gara-gara kenyataannya andaikata komunikasinya baik, lebih-lebih dapat kita anterin pak terduganya ke KPK. kita tidak bakal membuat perlindungan terduga pak.”
“Jika datang oknum yang terbukti bersalah, silahkan tangkap, kita seluruh tentu mendukungnya. Nah andaikan begitukan kami sama-sama bisa lebih menghargai hubungan kelembagaan. dikarenakan dari seluruh partai, tentu kan hadir saja anggotanya yang mempunyai masalah tak dapat dipungkiri,” demikianlah Sahroni.