Menhan Akui Pembahasan RUU TNI Sangat Maraton
bebascara.space – Menteri Pertahahan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengakui pembahasan revisi UU TNI digelar secara maraton. Meski begitu, dipercayai prosesnya senantiasa sesuai aturan.
“Pembahasan rencana Undang-Undang pergantian atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 berkenaan Tentara Nasional Indonesia pada pemerintah dan Komisi 1 DPR RI berjalan bersama sangat maraton dan lewat pembahasan serta pembicaraan yang konstruktif,” kata Sjafrie sementara berpidato di rapat paripurna, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Sjafrie menambahkan, meskipun pembahasan menampung banyak usulan dari beragam sudut pandang, jadi dari anggota legislatif, perwakilan militer, group penduduk sipil, sampai akademisi tetapi jalannya diskusi dipastikan berjalan guyub.
“Pembahasan penuh bersama keakraban dan persaudaraan perihal ini dalam rangka menghasilkan substansi rencana undang-undang Republik Indonesia berkenaan pergantian atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 berkenaan Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik komprehensif dan pas guna,” ujarnya.
Sebagai informasi, suasana di dalam Rapat Paripurna diketahui Revisi UU TNI udah disepakati. Ketua DPR RI Puan Maharani juga udah mengetuk palu pengesahan dari beleid tersebut. Artinya payung hukum mengenai TNI kini udah formal diperbaharui.
“Tibalah saatnya kita menghendaki persetujuan fraksi-fraksi terhadap rencana undang-undang berkenaan pergantian atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 berkenaan Tentara Nasional Indonesia, apakah sanggup disetujui untuk disahkan jadi undang-undang?” bertanya Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir.
“Terima kasih,” ucap Puan sembari mengetok palu tanda disetujui revisi UU TNI jadi UU TNI.
DPR-Pemerintah Bahas Kembali RUU TNI Secara Tertutup
Menjelang pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi I DPR RI dan pemerintah menggelar rapat kerja secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.
Diketahui, RUU TNI tersebut udah diketuk palu atau di tingkat I terhadap Selasa (18/3/2025) kemarin, dan rencananya bakal disahkan jadi undang-undang terhadap rapat paripurna hari ini, Kamis (20/2/2025).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, rapat tertutup tersebut hanya untuk memperbaiki frasa saja tanpa membuat perubahan draf apapun.
“Enggak ada, itu hanya mengatur bersama dari sisi gramatikal aja, tersedia yang keamanan yang selayaknya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI sanggup urusan bersama tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.
Selain itu, rapat juga membicarakan detail soal ketentuan pensiun prajurit TNI, sehingga tersedia keseragaman usia pensiun pada PNS dan TNI.
“Yang ke-2 menyangkut soal pensiun ya kan. Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil sekarang pensiunnya udah 60 tahun. Nah sebab itu tidak adil kalau sesudah itu bagi perwira khususnya perwira tinggi yang kita cetak bersama begitu luar biasa sesudah itu mereka mesti pensiun di usia 58 tahun. Karena itu mesti tersedia keseragaman soal itu,” menyadari dia.
Supratman juga mengklaim, rapat bersama Komisi I DPR digelar untuk meyakinkan revisi UU TNI tidak bakal memunculkan dwifungsi ABRI layaknya yang ditakuti penduduk juga mahasiswa.
“Untuk meyakinkan apa yang jadi tuntutan adek adek mahasiswa mengenai bersama kegalauan bakal terjadinya dwifungsi abri atau dwifungsi TNI itu sama sekali suatu hal yang tidak mesti dikhawatirkan. Karena seluruh yang dibahas dalam itu adalah mengenai bersama tugas-tugas pertahanan TNI,” pungkas Supratman.
Dialog bersama Mahasiswa Trisakti
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas seusai bertemu pimpinan DPR datang ke mahasiswa yang bakal mengemukakan aspirasi. Mahasiswa lakukan demonstrasi sejak siang dan udah membubarkan diri.
Adapun, dialog tersebut ditunaikan di area gerbang Pancasila gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/03/2025) sore.
Dalam dialog yang berjalan kira-kira 15 menit tersebut, Andi Agtas duduk dikelilingi mahasiswa yang mengemukakan aspirasi mereka mengenai RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini. Para mahasiswa menyatakan mereka menolak RUU TNI dan meyakinkan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.
Supratman, yang berada di wilayah bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, menyatakan bakal menjembatani komunikasi pada mahasiswa bersama pemerintah dan pimpinan DPR.
“Saya pada akhirnya sanggup bertemu bersama teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti,” kata Supratman di lokasi.
“Semua tuntutan mengenai bersama pembahasan rencana undang-undang tentara nasional Indonesia aku udah dengar. Karena itu beri aku kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi bersama pemerintah, bersama pimpinan DPR, bersama anggota Komisi I,” lanjutnya.