Pansus Untuk Mengatasi Masalah Haji 2024
bebascara.space – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengatakan, pimpinan udah menyetujui agar pansus dibentuk untuk mendalami berbagai persoalan yang terjadi sementara pelaksanaan haji 2024.
“Saya kira karena Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR RI) udah mengatakan buat pansus, kami menyetujui untuk dibikin pansus,” kata Rachmat Gobel sementara memimpin Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Diketahui, mulanya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis memberikan interupsi di dalam rapat paripurna hari ini. Dia membeberkan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan haji.
Dalam interupsi itu, John Kennedy Azis turut menyoroti soal menambahkan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia.
Pemerintah dan DPR menggelar rapat bersama untuk mengupas biaya haji 2024. Adapun rapat itu terjadi terhadap 27 November 2023 lalu.
Pada rapat itu, disepakati termasuk bahwa kuota haji normal Indonesia adalah sebanyak 221 ribu ditambah bersama kuota tambahan 20 ribu. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia mencapai 241 ribu.
Namun kata dia, tiba-tiba, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru bersama membagi kuota tambahan 20 ribu berikut jadi dua bagian, yakni 10 ribu untuk kuota reguler dan 10 ribu lainnya untuk haji khusus.
Disamping itu, ada permasalahan haji yang lain layaknya tenda yang di luar kapasitasnya yang ada di Minah dan Arafah. Kemudian ada persoalan makanan dan transportasi tak dulu diselesaikan bersama baik oleh pemerintah.
“Oleh karena itu dan ini termasuk udah terhadap rapat kami terhadap tanggal 12 Juni yang lantas di Arab Saudi yang dikala itu termasuk dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk kami bersepakat untuk membuat pansus untuk mengatasi permasalaham berkenaan haji ini,” katanya.
Gelar Rapat Paripurna, Dihadiri 64 Anggota Dewan dan Izin 228 Orang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-20 era persidangan V Tahun Sidang 2023-2034, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Dalam rapat paripurna kali ini, sebanyak 64 anggota DPR datang di dalam rapat paripurna dan izin 228 anggota dewan.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel. Juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar datang terhadap permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini udah ditandatangani oleh datang 64 orang dan izin 228 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari semua fraksi yang ada di DPR RI,” kata Gobel di dalam paripurna.
Dalami Indikasi Jual Beli Visa dan Kuota Haji Khusus
Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji, Muhaimin Iskandar dengan sebutan lain Cak Imin, perlihatkan pihaknya setuju untuk membentuk pansus angket berkenaan permasalahan carut-marut pelaksanaan haji 2024.
“Kita menghendaki segera dibentuk pansus angket menyangkut pelaksanaan akhir dari ibadah haji 2024,” kata Cak Imin usai rapat tertutup di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Cak Imin menjelaskan, permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan haji 2024 di antaranya kuota haji di proses tidak sesuai bersama jemaah yang jalankan haji ke Tanah Suci.
“Terjadi information yang tidak sinkron pada sejumlah jemaah yang berangkat, yang masuk di dalam antrean proses komperesasi haji bersama data-data yang kami temukan di lapangan,” ungkap Cak Imin.
“Ini tidak sanggup di timwas tapi dicari lebih detail kesalahannya manajemennya oleh pansus angket,” Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni berkenaan kuota tambahan haji yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu.
“Kuota haji tambahan sejumlah 20 ribu, terjadi mismanajemen, agar haji reguler yang antrean panjang tahunan, puluhan th. itu tidak sanggup menikmati dari kuota 20 ribu. Dinikmati oleh pihak-pihak lain,” tegas Cak Imin.
