Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana

bebascara.space – Menteri di dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap pemerintah pusat berbarengan pemerintah daerah (Pemda) sejak awal sudah mengerahkan beraneka upaya bersama melibatkan semua pemangku keperluan di dalam penanganan bencana. hingga kini, pemulihan pascabencana di lokasi terdampak tetap dipercepat, teristimewa di area yang kondisinya masih berat.
Tito menuturkan secara nasional terletak 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor. dari kuantitas tersebut 18 berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Berkat kerja keras seluruh pihak, sebagian besar wilayah perlihatkan pemulihan yang signifikan.
“Berkat kecepatan dan termasuk kerja keras berasal dari seluruh pihak, baik pusat maupun tempat dan masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat, hingga dikala ini kami saksikan bahwa sudah banyak tampak pemulihan di Aceh,” ujar Tito ketika Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Namun demikianlah ia utamakan tetap terdapat sejumlah area yang perlu perhatian sungguh-sungguh Di Aceh, kata dia, sebagian wilayah yang tetap membutuhkan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh sedang Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum jalan efektif dan kemudian ekonominya termasuk belum berjalan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, di Sumatera Utara, berasal dari 18 daerah terdampak kini tersisa lima tempat yang masih perlu penanganan lebih lanjut, yakni Tapanuli lagi tengah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, dari 16 tempat terdampak, tiga area yang mulai prioritas perhatian adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Upaya Percepatan
Ia mengungkapkan upaya percepatan yang memerlukan ditunaikan kala ini adalah pembersihan lumpur maupun puing-puing sisa banjir dan longsor. Pembersihan ini perlu nyata-nyata dimobilisasi.
Saat ini, baik TNI maupun Polri sudah menambah personel untuk membantu sistem pembersihan. trik ini dibarengi bersama usaha memunculkan lagi roda pemerintahan, teristimewa di Aceh Tamiang.
“Jadi Tamiang ini memang wajib serius ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat dapat saja bangkit,” ujarnya.
Selain pembersihan, lanjutnya, memerlukan juga percepatan pendataan terhadap tempat tinggal yang mengalami kerusakan menjadi dari kategori enteng tetapi sampai berat. knowledge ini diperlukan untuk memutuskan dukungan dukungan pas sasaran.
“Kalau kita bisa memperoleh information yang udah direkonsiliasi, ini yang butuh bisa saja siapa yang Mengerjakan ini? rekomendasi kami yang kerjakan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). sebab BNPB akan membayarkan,” ujarnya.
Pemerintah terhitung tengah mempersiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. sesaat itu, bagi penduduk yang rumahnya rusak mudah atau sedangkan bakal diberikan bantuan duwit untuk Mengerjakan perbaikan. Ia menekankan kecepatan penyaluran pemberian ini penting gara-gara dapat memperkecil jumlah pengungsi.
Rumah Rusak Berat
Selain itu, bagi rumah yang rusak berat, pemerintah menyediakan hunian sesaat (huntara) atau bantuan biaya sewa sembari menunggu pembangunan huntap selesai. Pemerintah terhitung buat persiapan pertolongan biaya hidup, perabot tempat tinggal tangga, hingga pemberian pemulihan ekonomi bagi warga terdampak, mencakup petani yang sawahnya rusak.
Di segi lain, fungsi mempercepat pembersihan wilayah dan membangkitkan lagi roda pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Mendagri dapat mengirimkan 1.000 lebih praja Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN).
“Kami bakal mengirimkan juga 1.100 praja IPDN. jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) bikin mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, berasal dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti, … untuk membangkitkan pemerintahan,” tandas Tito.
Sebagai info rapat selanjutnya ikut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama-sama jajaran pimpinan dan bagian DPR RI, dan juga sejumlah menteri dan kepala instansi Mereka pada lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan lazim (PU) Dody Hanggodo.
Kemudian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. datang pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama-sama bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
