Pesan Megawati ke Kader PDIP
bebascara.space – Ketua umum DPP PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri berkomitmen melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.
Megawati disebut turun segera untuk perlihatkan bantuan kepada PMI, keliru satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara segera demi memperlihatkan pertolongan bagi warga negara Indonesia.
Hal itu diceritakan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat buka workshop ‘Kajian parah Regulasi, layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan dukungan Pekerja Migran Indonesia’ di Sekolah Partai Lenteng Agung secara hybrid, Kamis (9/10/2025).
“Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. misal terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berhubungan dengan pemulangan warga Indonesia,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Hasto menyampaikan Megawati Soekarnoputri konsisten mempertegas komitmennya pada segi pertolongan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan bantuan Pekeria Migran Indonesia dalam susunan Partai pada periode 2025-2030.
Selain itu, kata Hasto, Presiden Kelima RI itu juga tetap mempertegas mekanisme pemulangan PMI mesti dilaksanakan dengan cepat.
Pasalnya, lanjut dia, dukungan pada PMI yang hadapi problem tidak boleh ditunda-tunda di dalam proses pemulangan.
“Ibu Megawati mempertegas bila hadir persoalan proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto.
Jalankan terus Ideologi Pancasila
Hasto terhitung menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada semua kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa melakukan tetap ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.
“Jalankan ideologi Pancasila bersama sebaik-baiknya didalam melindungi pekerja Indonesia. karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita sudah menjelaskan dan telah diatur bahwa tiap tiap warga negara milik hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan,” papar Hasto menyampaikan pesan Megawati.
Workshop ini menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan peluang Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan dukungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends, dan juga perwakilan organisasi buruh.
PDIP Siap Bantu Pemerintah, Usulkan hadir Satuan pribadi untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti berbagai problem nyata-nyata yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut dia, ini bukan sebatas persoalan teknis dan pelanggaran HAM semata, tetapi terhitung soal ideologis.
Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi yang digelar DPP PDIP melalui Bidang Tenaga Kerja dan dukungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tema ‘Kajian kritis Regulasi, layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia’, Kamis (9/10/2025).
“Kita memirsa berbagai permasalahan yang terjadi seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji cocok bersama kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta.
Menurut dia, PDIP meresmikan tanggung jawab konstitusional untuk buat perlindungan seluruh bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran Indonesia. maka dari itu Hasto pun mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.
“Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang terhitung berada di semua dunia. lebih-lebih kita dapat mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk buat perlindungan buruh-buruh migran,” tahu Hasto.
Ingatkan bakal Cita-cita Besar IndonesiaHasto pun mengingatkan antara cita-cita pendiri Indonesia, bahwa negara ada untuk menanggung bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya.
“Ini yang kudu kami sentuh bersama mengingatkan lagi bahwa antara dasarnya republik ini dibangun bersama suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana di dalam demokratisasi ekonomi harus mengambil keputusan tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata dia.
Adapun ikut ada Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan peluang Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan pertolongan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends dan juga perwakilan organisasi buruh.
Selain itu, ada termasuk sejumlah anggota DPR seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. lantas Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.