Prabowo dan Gibran Sebagai Presiden dan Wapres
bebascara.space – Pemandangan tidak serupa terlihat di halaman Gedung MPR – DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024. Sejumlah kendaraan taktis, yang terdiri dari 10 unit Anoa 6×6 Armoured Personnel Carrier (APC) dan 4 unit Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) bersiaga di pelataran Kompleks Parlemen.
Di sisi lain, Paspampres juga terlihat menempatkan metal detector dan alat pengamanan.
Sementara di didalam gedung, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar gladi kotor pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2024-2029. Gladi berikut menyesuaikan hal-hal teknis layaknya waktu Presiden-Wakil Presiden masuk ke didalam ruangan.
Selama proses gladi kotor ini, posisi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka juga Joko Widodo – Ma’ruf Amin diperankan oleh dua orang pria. Mereka masuk ke ruang pelantikan secara sejalan dan duduk di kursi yang telah disediakan.
Joko Widodo dan Prabowo nantinya akan duduk di sisi kanan meja pimpinan MPR RI. Sementara Ma’ruf – Gibran akan duduk disisi kiri meja MPR.
Aktivitas di gedung wakil rakyat terlampau padat dua hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara 1 DPR/MPR RI, Minggu 20 Oktober 2024. Presiden dan wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah jabatan yang juga disaksikan Mahkamah Agung.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Jakarta tetap sah menjadi tempat pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal ini lantaran IKN di Kalimantan Timur, tetap belum resmi menjadi Ibu Kota Negara.
“Kan wajib dianggap bahwa Ibu Kota Negara tetap tetap di Jakarta. Betapa pun telah tersedia undang-undang baru perihal DKJ itu ya. Tetapi kan di situ diatur bahwa pemindahan Ibu Kota Negara itu nanti diatur bersama Kepres,” kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (18/10/2024).
Lantaran Keppres berikut belum terbit, sadar dia, status Jakarta sebagai Ibu Kota tetap belum hilang. Dengan begitu, wilayah pelantikan berjalan di Gedung MPR-DPR Jakarta.
“Dan Kepres pemindahan Ibu Kota Negara itu kan sampai saat ini belum terbit. Oleh dikarenakan itu maka secara hukum Jakarta tetap wajib dianggap sebagai Ibu Kota Negara. Dan oleh dikarenakan Presiden itu dilantik di Ibu Kota Negara, maka tempat pelantikannya dan dilakukan oleh MPR maka sebetulnya pelantikan itu wajib dilakukan di gedung MPR,” kata dia.
“Itu ya alasan hukum, aku tidak berbicara politik. Nah dikarenakan itu dari faktor konstitusi, pelantikan dan tempat pelantikannya itu konstitusional,” tegas Margarito.
Ia menyoroti perihal MPR yang akan melakukan pelantikan berdasarkan TAP MPR. Hal itu tidak serupa pada pelantikan sebelumnya, yang mana presiden dan wakil presiden dilantik melalui keputusan KPU dan Berita Acara Pelantikan di MPR.
Menurutnya, kasus itu menjadi keliru satu kajian lembaga di didalam MPR yang bernama Komisi Kajian Konstitusi. Lembaga yang berwujud ad hoc ini telah berkali-kali membahas hal tersebut.
“Dan Komisi Kajian Konstitusi itu sejauh yang aku tahu, sampai pada keputusan bahwa secara konstitusional dan administrasi, mutlak bagi MPR dan atau sah andaikan MPR menerbitkan TAP MPR tertentu perihal pelantikan,” terang Margarito.
Karena menurutnya, pelantikan berikut merupakan tindakan administrasi yang menjadi suatu moment hukum. Untuk mencatat moment mutlak ini, wajib tersedia wujud hukum lain dari MPR.
“Bagaimana moment itu dicatat, bagaimana MPR merecord itu sebagai hukum, tindakan hukum? Nah menurut kami, tidak tersedia wujud hukum lain dari MPR kalau ketetapan. Kan tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar dia.
Margarito mengungkapkan, didalam penetapan ini, cuma berisi perihal moment pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Bukan layaknya keputusan yang dilakukan pada era lalu.
“Dia tidak identik layaknya keputusan yang kami bayangkan di era selanjutnya itu. Yang menyesuaikan berisi ketentuan-ketentuan konstitusi. No. Cuma mengisi keputusan itu cuma tidak cukup lebih 2 atau 3 pasal,” ujarnya.
Yang paling mutlak satu pasalnya, kata Margarito, ialah memperlihatkan bahwa MPR telah melantik presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. “Cuma itu kok isinya. Bentuk hukumnya sebetulnya ketetapan. Dan bagi aku itu tidak tersedia masalah. Dari faktor konstitusi tidak tersedia masalah,” ujar dia.
Margarito mengungkapkan, tidak tersedia dampak hukum dari penerapan keputusan tersebut. Penetapan melalui TAP MPR atau melalui berita acara pelantikan tidak punya dampak berarti secara konstitusi.
“Tidak tersedia (dampak) juga dua-duanya. Berita acara kan tindakan biasa. Ada atau tidak tersedia keputusan tetap tersedia berita acara. Dengan atau tidak tersedia ketetapan, tetap saja tersedia berita acara. Berita acara itu yang ditingkatkan didalam wujud ketetapan, tindakan hukum. Begitu saja sih sebenarnya. Jadi dari faktor substansial tidak tersedia perbedaan,” kata dia.
Namun demikian, Margarito melihat penetapan melalui TAP MPR menjadi lebih kuat didalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, tidak tersedia komplikasi hukum serupa sekali dari dua wujud aturan tersebut.
Ubah Lanskap Politik Indonesia
Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden baru diperkirakan akan mempunyai pergantian berarti didalam lanskap politik Indonesia. Menurut pengamat politik dan peneliti senior Populi Center, Usep S. Achyar, simbolisasi pemindahan kekuasaan kini telah terlihat jelas, bersama pusat kekuasaan yang berubah ke Hambalang.
“Ya, aku kira telah terlihat bahwa simbolisasinya saat ini pusat kekuasaannya telah berubah ke Hambalang. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diadakan secara sesingkat-singkatnya,” ungkap Usep kepada Liputan6.com, Jumat (18/10/2024).
Ia memberikan bahwa type kepemimpinan Prabowo, juga pemanggilan menteri dan rekrutmen yang mengakomodasi berbagai pihak, memperlihatkan pendekatan yang tidak serupa dibandingkan bersama era Presiden Jokowi.
Usep menyoroti bahwa kendati usaha harmoni ini diupayakan, tersedia potensi konflik di kalangan elite politik. “Bibit pertengkaran elite yang tengah ditanam dari sekarang,” tegasnya.
Ia juga mencatat pentingnya seremoni pelantikan sebagai simbolisasi dari pemindahan kekuasaan yang diinginkan berjalan mulus.
“Artinya untuk keperluan Prabowo juga dapat, untuk keperluan Pak Jokowi tentu. Penghormatan itu kan yang paling mungkin keperluan Pak Jokowi,” jelasnya.
Hal ini juga mencerminkan harapan bahwa program-program Jokowi, terutama yang perihal bersama Ibu Kota Nusantara (IKN), sanggup dilanjutkan. Menurutnya, pelantikan Prabowo tidak cuma menjadi moment formal, tapi juga sebagai kesempatan untuk membangun simbolisasi dan cii-ciri kepemimpinannya.
“Saya kira Pak Prabowo akan mulai membangun simbolisasi dan karakternya, juga dari kemarin simbolisasi-simbolisasi yang memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan telah terpindah,” ujarnya.
Usep juga menyimak mungkin keberlanjutan dari type kepemimpinan Jokowi didalam pemerintahan Prabowo, terutama bersama ada figur layaknya Gibran yang merepresentasikan keperluan dan type mantan presiden. “Saya kira nanti mungkin, pelan-pelan akan dominan gayanya yang kepentingannya Pak Prabowo,” tambahnya.
Dalam pidato perdana presiden terpilih Prabowo nanti, Usep mengedepankan pentingnya menyimak janji politik yang telah disampaikan serta arah kebijakan pemerintahannya ke depan.
“Harusnya tergambar menjadi kebijakan umum perihal pemerintah yang akan dilakukan ke depan menjadi terlampau penting. Kemana arah kebijakan Pak Prabowo untuk menyejahterakan rakyat dan selesaikan persoalan-persoalan kenegaraan ini,” pungkasnya.
Dengan begitu, pelantikan Prabowo diinginkan bukan cuma menjadi moment seremonial, tapi juga langkah awal menuju pergantian yang akan pengaruhi kebijakan dan dinamika politik Indonesia.
Sementara itu, Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pelantikan presiden 20 Oktober mendatang akan menjadi perhatian penduduk internasional dikarenakan Indonesia sebagai keliru satu negara demokrasi terbesar di dunia.
“Indonesia adalah keliru satu negara demokrasi terbesar di dunia bersama mayoritas penduduknya muslim. Kita menjadi keliru satu negara yang dianggap sukses menggabungkan demokrasi bersama nilai-nilai keislaman atau keagamaan. Tentu pelantikan presiden ini akan menjadi perhatian bagi dunia internasional.” kata Eddy, Selasa 15 Oktober 2024.
Eddy memastikan, persiapan pelantikan akan dilakukan sebaik-baiknya dan matang.
“Karena itu layaknya disampaikan Ketua Pak Muzani, Kami di MPR akan persiapkan bersama sebaik-baiknya agenda pelantikan presiden 20 Oktober mendatang. Rangkaian pertemuan hari ini adalah memastikan sekaligus melaporkan persiapan acara berikut sekaligus menyampaikan secara langsung undangan dari MPR” lanjutnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, pelantikan Presiden RI 20 Oktober mendatang menaruh pesan mutlak perihal keberlanjutan dan juga usaha merawat keberagaman bersama persatuan.
“Bahwa sehabis pemilu selesai maka kami semua bersatu untuk kemajuan Indonesia. Tidak tersedia lagi dibeda-bedakan kubu atau latar belakangnya. Pelantikan ini juga memberikan pesan perihal keberlanjutan yakni bagaimana Indonesia berkomitmen melanjutkan pembangunan untuk capai target Indonesia Emas 2045 mendatang,” ungkapnya.
Eddy menghendaki pesan persatuan dan keberlanjutan di pelantikan presiden 20 Oktober mendatang akan memberikan dampak positif bagi penduduk Indonesia dan juga untuk dunia internasional.
“Pesan persatuan pasti mutlak disampaikan supaya penduduk juga merasakan demokrasi yang sejuk dan teduh, yang melacak persamaan dan bukan konsisten membenturkan perbedaan. Rasa persatuan ini supaya pembangunan dan target-target pertumbuhan ekonomi ke depan sanggup tercapai,” kata dia.
“Pesan keberlanjutan juga mutlak bagi dunia internasional, bahwa capaian-capaian Presiden Jokowi akan dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Sehingga kerjasama internasional maupun investasi yang telah berjalan akan konsisten diperkuat dengan,” pungkasnya.
Anies, Ganjar, Jokowi Hadiri Pelantikan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan, dua mantan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan menghadiri pengambilan sumpah atau pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024.
“Pak Anies, Mas Ganjar Alhamdulillah insyaallah hadir. Saya telah berkontak tadi malam, Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Sedangkan perihal bersama dua mantan calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud Md, dia belum sanggup memastikan kehadiran mereka.
“Saya belum sanggup kontak, demikian juga Mas Muhaimin. Tapi Mas Ganjar dan Mas Anies kami telah berkontak Alhamdulillah,” ujar dia.
Muzani mengatakan, akan mendatangi mantan Wakil Presiden yakni Try Sutrisno pada hari ini. Dia akan memberikan undangan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029.
“Iya kami hari ini akan mengantarkan undangan pelantikan ke Pak Try Sutrisno, kami menginginkan beliau sebagai wakil presiden sanggup hadir, pada acara pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober yang akan datang,” ujar dia.
Kemudian, untuk rencana memberikan undangan pada dua mantan presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri direncanakan besok, Kamis 17 Oktober 2024.
“(SBY) Mungkin besok, dikarenakan tersedia lebih dari satu kesibukan yang telah direncanakan. (Mega) Iya tengah direncanakan juga, mungkin besok,” pungkasnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024-2029 telah siap. Menurut dia, secara total kandungan kesiapannya telah capai 90 persen.
“Sudah 90 persen,” kata Ahmad Muzani waktu ditemui awak fasilitas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/10/2024).
Dia menambahkan, secara prosesi tidak tersedia hal yang tidak serupa waktu pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Sekjen Gerindra itu pun mengajak penduduk melihat gladi kotor dan bersih pelantikan Prabowo-Gibran yang akan dilangsungkan didalam waktu dekat.
“Prosesi sepertinya serupa dari rencana prosesi protokol sampai bersama hari ini. Nanti kami akan melihat nanti di gladi kotor dan gladi bersih, 18 geladi kotor, 19 geladi bersih,” ungkap Muzani.
Soal tamu undangan kenegaraan, Muzani mencatat telah banyak yang konfirmasi hadir. Jumlah itu konsisten makin tambah dan konsisten dicatat oleh Kementerian Luar Negeri.
“Sudah cukup banyak, jumlahnya lagi konsisten dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Negara ASEAN dan mitra-mitra ASEAN,” tutur dia.
Sementara itu, Muzani memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir. Undangan perihal telah disampaikan pada hari ini.
“Kami menimbulkan kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi Insyaallah senang untuk datang pada hari minggu yang akan datang,” tandas Muzani.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga direncanakan akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
“Insyallah, mudah-mudah sehat dan sanggup hadir,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Sementara itu, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla memperlihatkan akan ikut datang pada pelantikan Prabowo-Gibran.
“Ya kalau diundang hadir,” kata dia.
Tokoh dan Pakar Bicara Transisi
Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto aktif melakukan konsolidasi. Prabowo mendekati presiden-presiden terdahulu, diantaranya presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo menjamu SBY di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, memperlihatkan bahwa pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan SBY dan Prabowo wajib pandangan menjelang pelantikan presiden.
“Terkait tugas beliau dan tantangan kepemimpinan beliau lima tahun ke depan mengingat keadaan geopolitik dan geostrategis yang terlampau dinamis ke depan,” ucap Dahnil.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan Prabowo dan SBY akan berjumpa lagi didalam waktu dekat.
“Saya tidak sadar perihal persisnya, tapi aku rasa pasti akan tersedia pertemuan-pertemuan didalam waktu dekat ini juga Pak Prabowo bersama Pak SBY,” ucap Riefky.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud menghendaki semua pihak merawat stabilitas nasional, kerukunan antarsesama, mendukung transisi pemerintahan dan program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi mutlak supaya pembangunan sanggup berjalan lancar supaya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semua pihak supaya mendukung program yang akan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dukungan ini akan memastikan lanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa,” pinta Marsudi.
Senada, mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah menjelaskan kebijakan strategis yang akan diterapkan Prabowo-Gibran mencakup lebih dari satu sektor penting, diantaranya peningkatan kerja serupa pada pemerintah dan sektor swasta. Hal ini diinginkan sanggup mengatasi berbagai kasus yang dihadapi Indonesia waktu ini, layaknya ketergantungan pada impor pangan, energi, dan manufaktur, serta persoalan sumber energi manusia (SDM).
“Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sanggup mempunyai Indonesia menuju era depan yang lebih cerah dan sejahtera, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Burhanuddin.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara menjelaskan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai yang paling mulus didalam histori Indonesia tanpa tersedia gejolak politik besar.
“Stabilitas politik terjaga dikarenakan kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh banyak profesional, kira-kira 40%, yang sejalan bersama visi kabinet zaken. Dan transisi ini yang terbaik didalam histori Bangsa Indonesia,” ungkap Igor.
Igor memberikan bersama mulusnya transisi pemerintahan sanggup merawat stabilitas politik di Indonesia, bahkan banyak tokoh-tokoh yang akan mendukung Presiden Terpilih juga dari kalangan profesional.
“Dari lebih dari satu kali pergantian pemerintahan, kali ini menjadi yang termulus tanpa ada gonjang-ganjing politik besar, tidak serupa bersama pemerintahan sebelumnya,” tegas Igor.
Pengamat Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menjelaskan semua pihak wajib mendukung transisi pemerintahan supaya tidak berjalan guncangan politik dan Indonesia sanggup stabil didalam melalui era tersebut. Termasuk elite politik, juga wajib mendukung pergantian tongkat estafet Pemerintahan.
“Masa transisi ini mutlak untuk menahan tumpang tindih kebijakan dan memastikan program berjalan lancar sampai kabinet baru terbentuk, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia,” pungkasnya.
Suara dan Asa Masyarakat kepada Prabowo
Harapan-harapan dari penduduk untuk Presiden Baru Prabowo berdatangan. Misalnya, Dedi seorang pedagang kaki lima di sekitaran Cikini, Jakarta. Tak muluk-muluk, dia cuma mengidamkan Prabowo sanggup mempunyai Indonesia makin lama baik.
“Kan keinginan penduduk Indonesia kan presiden yang baru, ya lebih baik daripada yang di awalnya gitu kan,” kata Dedi waktu ditemui Liputan6.com, Rabu 16 Oktober 2024 di Jakarta.
Dia berharap, Indonesia tak layaknya di era Orde Baru, di mana Prabowo sebetulnya banyak kenangan di era tersebut. “Apalagi dia kan abdi, kalau sanggup ya mirip-mirip lah serupa kayak pendahulunya itu. Cuman jangan ideologinya, ideologi orde baru,” kata Dedi.
Permintaan dia tak muluk-muluk. Karena lebih dari satu besar waktunya melacak nafkah dihabiskan di Jakarta, dia mengidamkan tersedia pergantian berarti di kota itu. Missalnya, di halte Tebet sampai Cipinang Muara, tetap tak teratur baik.
“Kalau sanggup Pak Prabowo benahin, jangan (buat) orang parkir sembarangan,” ujarnya.
Seorang seniman Taman Ismail Marzuki (TIM) yang akrab dipanggil Budi Kuncir juga mendengar akan tersedia Menteri Kebudayaan di jajaran pembantu Prabowo.
Dia meminta, supaya anak buah presiden itu benar mengurusi seniman dan budayawan yang ada.
“Saya jawab komprehensif saja, mewakili saja. Harapan kami ya sebetulnya Kementerian Kebudayaan lahir, konsisten sanggup ngurus teman-teman ya budayawan, seniman, segala macamnya,” kata Budi.
Dia juga berharap, Prabowo bersama anak buahnya sanggup selesaikan kasus TIM secepatnya perihal bersama revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta demi kesejahteraan seniman ke depannya.
“Yang pertama kali, kasus tim kan juga belum selesai. Selesaikan pernah lah kasus Taman Ismail Marzuki ini. Tentang keberadaan seniman di sini, perihal kebijakan segala macam yang tersedia di TIM. Ini kan TIM juga belum selesai. Karena sampai waktu ini kan aku melihat TIM kan tersedia dualisme. Yang satu dinas, yang satu Jakpro,” ungkap Budi.
Selain itu, dia juga menghendaki Praboeo bersama anak buahnya mengayalkan lagi untuk sanggup mengganti Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 perihal Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta-propertindo (perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
“Itulah yang wajib diselesaikan. Pergub itu kan belum dianulir, belum diganti,” kata Budi.
“Saya pikir, Ketika Prabowo telah menjadi presiden, melalui Menteri Kebudayaan, ya selesaikan saja pernah kasus Taman Ismail Marzuki, dikarenakan aku mewakili, aku tersedia di TIM,” tukasnya.
Siti Syafania Kose, mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) juga ikut bersuara perihal harapannya untuk Prabowo, di mana sanggup menjadi pemimpin yang amanat bagi Indonesia.
“Enggak cuma baik ke satu golongan saja, tapi sanggup memimpin Indonesia dan memicu Indonesia sejahtera, secara holistik, secara keseluruhan. Semoga ke depannya demokrasi, nilai-nilai demokrasi, kebebasan gitu makin lama kuat, dan juga ekonominya menguat,” kata dia.
Syafania juga menghendaki berkurangnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan Prabowo sanggup lebih tegas didalam membenahi kebijakan tersebut.
Bukan cuma itu, dia juga menghendaki para pembantu Prabowo yang baru, sanggup selesaikan segala kebijakan yang mendapat protes keras dari masyarakat.
“Terutama mungkin dari lingkup aku sebagai mahasiswa yang juga tengah tinggal di Ibu Kota dan juga aktif di sosial fasilitas mungkin banyak mendengar kasus layaknya TAPERA, dan lain-lain, mungkin sanggup bersama cepat diperbincangkan juga untuk kasus kebijakan (dengan) mendengarkan suara-suara rakyat secepatnya sebelum saat implementasinya (jalan),” kata dia.
“Mumpung lagi banyak momentumnya, menjadi sebaiknya jangan tunggu sampai nanti permasalahannya (datang) baru direvisi lagi. Karena kalau telah lama, takutnya juga telah banyak berdampak tidak baik mungkin ke lebih dari satu susunan penduduk juga,” tutur Syafania.
Karena itu, dia menghendaki pemerintah ke depan senang mendengar suara-suara penduduk sebenarnya.
“Yang pasti tolong untuk mendengarkan masyarakatnya secara aktif dan dicerminkan juga dari kebijakan-kebijakan ke depannya,” tutupnya.