Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka
bebascara.space – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) udah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas masalah dugaan korupsi yang ikut melibatkan buronan Harun Masiku.
Terkait hal itu, Pegiat Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, KPK diuntungkan bersama keputusannya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Salah satu alasannya sebab nama KPK di periode kepemimpinan baru langsung menuai atensi publik.
“Kasus ini memicu nama KPK melambung seolah tanpa pandang bulu dan tanpa was-was hadapi elite politik. Hal ini bakal sanggup meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap KPK,” kata Ray melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).
Ray menambahkan, keuntungan selanjutnya adalah perhatian publik terhadap kasus-kasus besar yang sewajibnya ditangani atau dituntaskan oleh KPK sanggup teralihkan.
“Misalnya CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor dan lebih dari satu isu berkaitan bersama bagian kabinet Pak Prabowo,” ungkap Ray.
Ray meyakini, jikalau masalah Hasto konsisten menyedot perhatian publik, maka bukan tidak mungkin KPK bakal membuatnya berlarut. Namun hal itu diwanti sanggup menjadi bumerang sebab lebih kental muatan politik ketimbang pelanggaran pidananya.
“Maka, terbuka mungkin jalur cerita masalah ini bakal dibikin panjang. Dan jikalau itu terjadi, maka bobot politisnya udah lebih dominan dari terhadap penegakan hukumnya,” ucap Ray Rangkuti.
PDIP Melemah
Sementara itu, Ray berpandangan sementara ini PDIP dalam posisi yang dilemahkan. Kini PDIP sibuk bersama urusan internal. Bahkan berpotensi turunkan sikap parah para kadernya yang bersuara lantang soal kebijakan PPN 12%.
“Dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan kritis, dan bersama begitu Prabowo sanggup saja mobilisasi kebijakan yang diakui mutlak oleh pemerintahan Prabowo, namun kurang populis di tengah masyarakat,” sadar Ray.
Ray pun menyarankan kepada PDIP untuk patut mewaspadai kondisi internal yang tidak stabil. Kondisi itu berpotensi membelah soliditas PDIP, terlebih menjelang Kongres 2025.
“Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen bakal berpotensi menjadi sumber pemisahan PDIP,” ucap Ray menutup.