Wacana Pangkas Trotoar Atasi Macet Horor TB Simatupang Tuai Kritik
bebascara.space – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta tetapi kerjakan strategi strategis untuk menengahi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Salah satu upaya yang dikerjakan untuk mengantarai kemacetan selanjutnya bersama pakai trotoar yang sesaat tidak digunakan akibat proyek pembangunan serta meningkatkan armada Transjakarta di rute tersebut.
“Berkaitan dengan pembenahan problem kemacetan di TB Simatupang, saya pengen meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Trotoar yang dimaksud bukan trotoar yang sedang dipakai pejalan kaki, melainkan trotoar yang memang tidak dapat digunakan karena ada proyek di sana,” kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).
Macet TB Simatupang gara-gara Pembangunan 3 Proyek Besar
Pramono memastikan situasi ini berbentuk sesaat hingga proyek-proyek galian yang namun berlangsung di kawasan berikut selesai. Pemerintah menargetkan arus selanjutnya lintas di TB Simatupang lagi lancar pada November 2025.
Pramono mengungkapkan kemacetan di TB Simatupang berlangsung akibat pembangunan tiga proyek besar di jalur berikut perihal ini bikin sebagian ruas berjalan dan trotoar tidak dapat difungsikan untuk kegiatan normal.
“Pembangunannya memanglah saya udah melihat sendiri, parah dikarenakan itu, harus hadir rekayasa lantas lintas. Trotoar yang tetapi digali untuk proyek itulah yang kita gunakan sesaat Bukan seluruh trotoar, hanyalah beberapa yang tidak dapat dipakai pejalan kaki,” jelasnya.
Untuk perlihatkan info yang transparan, Pramono menginstruksikan Dinas Kominfotik mengemukakan informasi secara berkala kepada publik bahwa kemacetan disebabkan oleh pembangunan proyek tersebut.
Tambah Armada dan Rute Transjakarta
Selain rekayasa selanjutnya lintas, Pemprov DKI termasuk mengambil strategi lain untuk mengatasi horornya kemacetan di TB Simatupang, yakni bersama buat persiapan penambahan 14 unit armada Transjakarta untuk melayani rute yang melintasi kawasan TB Simatupang. strategi ini dikehendaki bakal memperkecil ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Harapannya, orang yang lewat TB Simatupang berganti mengfungsikan transportasi publik. gara-gara itu, kita meningkatkan 14 unit bus Transjakarta agar masyarakat milik pilihan,” ujarnya.
Rekayasa lantas Lintas
Tak semata-mata itu, Pemprov DKI juga berkoordinasi bersama dengan Dinas Perhubungan untuk menyesuaikan rekayasa lalu lintas, mencakup pemanfaatan sebagian trotoar untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. tetapi Pramono meyakinkan trick ini sekedar berbentuk sesaat hingga proyek pembangunan selesai.
“Ini sifatnya sesaat sampai proyek itu selesai. setelah itu, trotoar dapat ulang difungsikan untuk pejalan kaki kompatibel peruntukannya,” kata Pramono.
Usulan Pangkas Trotoar Dikritik
Rencana Pemprov DKI Jakarta pingin memperlebar berjalan TB Simatupang dengan memangkas trotoar dan jalur sepeda di kawasan selanjutnya menuai kritik tajam dari pegiat transportasi dan pejalan kaki.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menilai rencana berikut sesat pikir. Ahmad bilang, perencanaan mengantarai kemacetan tak seharusnya mengorbankan media bagi para pejalan kaki.
“Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) bersama dengan mengorbankan tempat NMT yakni lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan perkembangan ekonomi regional,” kata Ahmad dalam info tercantum dikutip Senin (25/8/2025).
Senada, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menyebut jurus Pramono mengantarai masalah macet di TB Simatupang bersama memangkas trotoar bakal merugikan pejalan kaki.
“Rencana penggusuran trotoar selanjutnya adalah merugikan (set back/kemunduran) atas sistem pembangunan urban sustainable transport yang telah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000,” kata Alfred.
Seharusnya, kata dia, kemacetan kritis di TB Simatupang merasa pengingat bikin masyarakat untuk memperkecil penggunaan mobil atau kendaraan teristimewa di dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan lebih baik seandainya mengambil peran sebagai pendorong yang mengajak masyarakat naik transportasi umum