Wacana Pilkada oleh DPRD Jangan Berdasar Selera
bebascara.space – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, meyakinkan bahwa wacana merubah mekanisme pemilihan kepala area berasal dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD wajib melalui kajian mendalam. Ia mengingatkan supaya aturan strategis seperti ini tidak hanyalah berdasarkan antara keperluan politik jangka pendek.
“Wacana menggeser berasal dari pilkada segera jadi kepala tempat dipilih oleh DPRD membutuhkan dikaji mendalam. Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sementara Kajian mendalam digunakan sehingga sebuah kebijakan menjawab akar permasalahan dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas,” tegas Said Abdullah.
Said tak menolak bahwa pelaksanaan pilkada segera memanglah tetap menyisakan sejumlah problem mencakup soal tingginya biaya yang kudu dikeluarkan oleh para kandidat. sedang menurutnya, solusi atas persoalan biaya mahal tidak serta merta bersama dengan mengganti proses jadi pilkada oleh DPRD.
“Pelaksanaan pilkada segera yang kami jalani disaat ini memang disertai sejumlah permasalahan seperti biaya pilkada yang dikeluarkan oleh kandidat sangat tinggi. Untuk mengurai problem biaya biaya tinggi pilkada tidak dan juga merta dapat diselesaikan bersama pilkada melalui DPRD, itu jumping conclusion,” ujarnya.
Menurut Said, esensi pilkada langsung adalah keterlibatan rakyat secara segera di dalam menentukan pemimpinnya. kalau mekanisme penentuan diserahkan kepada DPRD, maka dikhawatirkan berjalan penyimpangan aspirasi rakyat, karena tidak selamanya searah antara keperluan bagian DPRD bersama dengan rakyat yang mereka wakili.
“Esensi pilkada segera adalah keterlibatan langsung didalam memilih pemimpin di area apabila diganti DPRD, maka pemilihannya diwakilkan oleh DPRD. siasat ini dapat membengkokkan aspirasi rakyat di daerah dikarenakan bisa lantas pada kepentingan DPRD bersama dengan rakyat atas figur kepala tempat dapat berbeda,” jelasnya.
Usul Penguatan Hukum Pemilu dan Edukasi Pemilih
Sebagai solusi atas tingginya biaya pilkada langsung Said Abdullah menawarkan pendekatan pembenahan hukum, teristimewa dengan memperkuat penegakan pada politik uang.
“Untuk mengantarai cost pilkada langsung yang mahal, kita dapat merevisi UU Pilkada dengan memperkuat penegakkan hukum atas politik uang kami berbusa-busa menyampaikan ongkos pilkada segera mahal, sedangkan kita tidak membenahi proses penegakkan hukumnya,” tegasnya.
Said mendorong terdapatnya pendekatan menyeluruh melalui criminal justice system yang fokus antara pelanggaran pemilu berbasis politik uang Ia mengusulkan Bawaslu diperkuat bersama dengan aparat penyidik independent atau melibatkan KPK secara pribadi dengan sanksi tegas baik bagi pemberi maupun penerima.
“Untuk itu saya menawarkan pembenahan hukum, kami memerlukan criminal justice system dalam konteks pelanggaran hukum pemilu, yang didominasi oleh politik uang kita memerlukan perkuat Bawaslu, mereka kudu memiliki aparat penyidik independent atau dapat melibatkan KPK spesial dalam penanganan politik duwit Yang menerima dan yang berikan bisa disanksi pidana lebih berat, dan kandidatnya dibatalkan pencalonannya,” paparnya.
Tak cuman itu, Said termasuk tekankan perlunya peradilan ad hoc di tiap-tiap area untuk menangani kasus-kasus politik duit secara efisien Ia juga mendorong pelibatan akademisi dan praktisi hukum sebagai penyidik ad hoc.
“Pada saat yang sama juga membutuhkan hadir peradilan ad hoc pribadi untuk penanganan politik duit di tiap tiap area KPK dan Bawaslu bisa melibatkan para akademisi dan praktisi hukum sebagai penyidik ad hoc didalam penanganan politik uang gara-gara pilkada dan pemilu serentak, maka politik duwit bisa terjadi masif, sistematis dan serentak, oleh gara-gara itu memerlukan aparatus yang terhitung kredibel, dan berjumlah banyak,” sambungnya.
Langkah ini menurut Said dapat menimbulkan resiko jera dan membuktikan kesempatan bagi kandidat yang ingin maju pilkada bersama ongkos yang lebih efisien.
“Langkah ini bisa mengundang dampak jera, baik pemberi maupun penerima politik duwit supaya peluang kandidat memenangkan pilkada dengan ongkos murah peluangnya lebih besar,” tegasnya.
Said termasuk tekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk memahami bahwa terima uang dalam pemilu adalah tindakan pidana yang mengakibatkan kerusakan demokrasi.
“Kedua; dari sisi masyarakat perlu diedukasi, bahwa terima politik uang adalah pidana, dan mengakibatkan kerusakan demokrasi, halangi kesempatan daerah beroleh pemimpin yang baik, berintegritas dan jujur. Oleh dikarenakan itu, seluruh pihak, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi dan tokoh-tokoh sosial perlu menggelar voter education, edukatif pemilih cerdas,” jelasnya.
Ia optimistis jika dua trick selanjutnya dilaksanakan serius dan berkepanjangan persoalan cost mahal pilkada bisa diantisipasi secara signifikan.
“Saya yakin apabila ke dua trick ini ditunaikan sungguh-sungguh dan berkelanjutan problem kepala area mengeluarkan ongkos mahal dapat diantisipasi. tentu ini bukan bim salabim sekali lantas memerlukan proses dan kita optimis hal itu bisa jalan bersama baik,” ujarnya.
Terakhir, Said tekankan bahwa kunci berasal dari kesuksesan demokrasi adalah kesetiaan kolektif dari semua elemen bangsa.
“Kuncinya pasti kita seluruh para pemimpin politik, tokoh penduduk akademisi, budayawan, aktivis LSM seluruh nya meresmikan komitmen yang sama membangun demokrasi di daerah,” tutup Said Abdullah.